Adapun Pendaftaran online dan verifikasi penerimaan Akpol 2024 berlangsung pada 15-19 April 2024 atau 20 hari setelah Pengumuman Kapolri mengenai aturan Penerimaan Taruna Akpol 2024 terbit.
Polda NTT Klaim Transparan
Meski banyak pertanyaan tentang kemungkinan nepotisme dalam proses seleksi, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda NTT telah menerima protes ini dengan serius dan menyatakan bahwa proses ini terbuka untuk semua warga negara Indonesia di seluruh provinsi.
Namun, persepsi negatif dari publik NTT terhadap proses seleksi kali ini tidak dapat diabaikan.
Dalam tanggapannya, panitia daerah Polda NTT menyatakan bahwa mereka tidak melibatkan pengawas eksternal sejak awal dalam proses seleksi taruna Akpol tahun ini, yang mungkin menjadi faktor dalam ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat.
Panitia menegaskan bahwa biasanya proses seleksi dilakukan dengan transparan dan akuntabel, melibatkan pengawas internal dan eksternal.
Hal senada juga disampaikan Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa proses pendaftaran peserta seleksi siswa catar Akpol tahun 2024 dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Siapa saja boleh mendaftar, dan tidak ada yang ditutup-tutupi selama proses seleksi,” ujar Ariasandy di Kupang, Senin (8/7), dikutip dari Antara.
Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS) itu mengatakan bahwa dari tiga kuota reguler itu terdapat tiga peserta yang lahir dan besar di NTT dan dinyatakan lolos ke pusat.
“Lalu ada dua orang yang sejak SD sudah tinggal di NTT, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa kurang prioritaskan putra dan putri NTT,” tegas Ariasandy.
Dalam proses perekrutan, lanjut Ariasandy, pengawasan dilakukan secara ketat, tidak hanya dari internal Polda NTT, tetapi juga dari pihak eksternal, mulai dari jurnalis, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, LLDikti, Bidang Meteorolog.
Bahkan, kata dia, setelah ujian selesai hasil ujian langsung diumumkan, saat peserta ujian keluar dari ruangan ujian, sehingga setiap peserta bisa mengetahui hasil ujian masing-masing.
Hal ini, ujar Ariasandy, dilakukan agar jika ada yang tidak puas dengan hasil ujiannya bisa langsung mengajukan protes di lokasi ujian kepada panitia.
Ariasandy juga menambahkan bahwa ujian dilaksanakan sistem CAT menggunakan fasilitas laboratorium komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.
Ujian psikologi dan akademik dilakukan menggunakan sistem CAT menggunakan fasilitas lab komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.
Menurut Ariasandy, dalam proses penerimaan taruna Akpol juga mekanismenya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi atau mempengaruhi hasil yang ada.
Meski tidak meredam kecurigaan warga NTT, pada akhirnya, artikel ini menyoroti pentingnya afirmasi khusus untuk wilayah Timur Indonesia, sebagaimana yang sering ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mengurangi disparitas antara wilayah Barat dan Timur.
Masyarakat NTT berharap suaranya didengar oleh Kapolri agar hasil seleksi dapat ditinjau kembali demi memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.