Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, menyoroti kejadian penangkapan 3 kapal yang membawa muatan nikel ore ilegal oleh Bakamla RI di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 November 2023. Kejadian ini dianggap luar biasa karena menyangkut jumlah sumber daya alam yang sangat besar, dan menurutnya, pelakunya tidak sembarangan.
Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk secara langsung menangani masalah ini, menganggapnya sebagai upaya yang bisa mengganggu program hilirisasi nikel. Ia menekankan bahwa beberapa smelter nikel dalam negeri saat ini mengalami kesulitan pasokan bahan baku.
“Kami mendesak Presiden (Jokowi) memerintahkan pihak terkait menuntaskan masalah nikel ore ilegal ini. Bila perlu tangkap semua bandar dan beking di belakangnya,” kata Mulyanto dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 20 November 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulyanto juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan pertambangan bijih nikel nasional. Ia khawatir kasus nikel ilegal seperti ini akan terus terjadi. Ia menegaskan bahwa yang tertangkap hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan.
“Ibarat fenomena gunung es, yang tertangkap ini kan hanya puncak-puncaknya saja. Yang tidak ketahuan tentu masih banyak lagi,” sindirnya.
Dalam konteks ekspor nikel ilegal, Fraksi PKS menyatakan kebingungannya. Mereka mengkritisi keadaan di mana Indonesia mengimpor bijih nikel sementara juga terjadi pertambangan nikel ilegal yang berpotensi diekspor secara ilegal. Mulyanto menyoroti kontradiksi ini yang dapat merusak program hilirisasi nikel serta membuat publik bingung.
Penulis : Reynald Umbu
Editor : Marcel Gual
Halaman : 1 2 Selanjutnya
