Banyak Kades Dipenjara Tilep Dana Desa, PMD Lakukan Monitoring

Rabu, 4 September 2019 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, fokus mencegah penyalahgunaan dana desa yang melibatkan aparatur desa di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Fokus kami ke depan ini pada pencegahan melalui pendampingan dan supervisi monitoring kepada kepala-kepala desa dalam mengelola dana desa,” kata Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, di Kupang, Selasa (9/4/2019).

Petrus mengatakan, sudah banyak kepala desa di NTT yang terjerat persoalan hukum akibat penyimpangan dalam mengelola dana desa dengan jumlah mencapai hingga Rp1 milair lebih.

Ia mencontohkan, seperti lima kepala desa di Kabupaten Lembata yang tersandung masalah hukum terkait dana desa. Selain itu, ada sekitar lima kepala desa di Kabupaten Manggarai yang mengalami persoalan serupa.

“Para kepala desa ini ada yang saat ini sedang jadi tersangka, ada yang sudah dipenjara, dan bahkan juga sudah keluar dari penjara,” katanya.

Piter Manuk mengatakan, pihaknya sedang melakukan identifikasi untuk mengetahui kecenderungan kapasitas para kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

Ia berharap dengan pendampingan yang dilakukan secara intensif dapat mengurangi praktik penyalahgunaan dana desa yang berujung pada persoalan hukum.

Baca Juga:  KPU Tetapkan Data Pemilih Berkelanjutan di NTT sebanyak 3.491.376

Menurut dia, dana desa yang disalurkan pemerintah pusat dengan jumlah yang relatif besar harus dikelola dengan hati-hati dan transparan.

Di tahun 2019, lanjutnya, jumlah dana desa yang dialokasikan untuk NTT mencapai sekitar Rp3,02 triliun lebih atau meningkat signifikan dibandingkan penyaluran awal pada tahun 2015 lalu sekitar Rp812 miliar lebih.

“Ini jumlah yang sangat besar karena itu pengelolaannya tidak boleh main-main dan sasaran utama pada mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers
Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:43 WIB

Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:31 WIB

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Dukung Jurnalisme Berkualitas dan Industri Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB