Bawaslu NTT Butuh 14.978 Pengawas TPS, Ini Syaratnya

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan merekrut 14.978 petugas pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas TPS.

“Tahapan Pemilu yang sedang disiapkan adalah kami akan melakukan perekrutan Pengawas TPS, untuk melakukan pengawasan pada 14.978 TPS pada Pemilu 2019 di Provinsi NTT,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jemris Fointuna di Kupang, Rabu (30/1/2019).

Menurut dia, sesuai pasal 1 ayat 23 UU 7/2017 tentang Pemilu, pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu kelurahan/desa.

Pasal 90 ayat (2 ) UU 7/2017, Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara.

Dia menambahkan, untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan antara lain WNI, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.

Syarat lain adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.

Baca Juga:  NasDem NTT Tetapkan Balon Bupati dan Wabup di 7 Kabupaten

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS.

Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon, dan tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan, katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Resmi Jadi Anak Buah Jokowi, AHY Tolak Halus Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN
AHY Dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN, Ini Kata PDIP
SBY Restui AHY Bergabung ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN
AHY ‘Naik Kelas’, Resmi Jadi Menteri ATR/BPN di Sisa Masa Jabatan Jokowi
AHY Ketemu Prabowo sebelum Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN
Ganjar Desak Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Ace Golkar: Buktikan Dulu
Jokowi Beri Lampu Hijau Soal Isu Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY: Tunggu Besok!
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:06 WIB

Dahsyatnya Badai Tornado Hantam Rancaekek Bandung, Begini Analisis BRIN

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:23 WIB

Menpan RB: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Bertahap, Perhatikan Kompetensi dan Hunian

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Berita Terbaru