Bupati Mabar dan 16 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Pengalihan Aset

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Tinggi, Nusa Tenggara Timur, menetapkan Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula bersama dengan 16 orang lain sebagai tersangka dalam kasus pengalihan aset negara di Labuan Bajo setelah pada Kamis (14/1) siang.

Agustinus ditetapkan sebagai tersangka setelah memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk diperiksa kali ke-4 dalam dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah kepada pihak ketiga.

Perhitungan Kejati NTT, kasus ini diduga merugikan negara Rp3 triliun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aspidsus Kejati NTT, Muhammad Ilham Samudra mengatakan bahwa total jumlah tersangka dalam kasus itu berjumlah 17 orang termasuk dengan bupati Manggarai Barat.

`Kami menetapkan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula sebagai tersangka kasus jual beli aset negara di Labuan Bajo,” katanya kepada wartawan di Labuan Bajo, Kamis siang, .

Baca Juga:  Mayat Perempuan Tanpa Busana Hebohkan Warga Cirebon, Ditemukan di Tempat Pemakaman Umum

Ia menambahkan bahwa pada Kamis (14/1) siang ini para tersangka itu akan langsung dibawa ke Kupang dan akan langsung ditahan di Kupang .

“Hari ini seluruh tersangka akan kita bahwa ke Kupang menggunakan pesawat komersial,” tambah dia.

Sebelumnya, Penyidik Kejati NYY telah memeriksa 40 orang saksi dalam kasus ini. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul HakimAbdul mengatakan, 40 orang saksi termasuk Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.

Baca Juga:  Wah, Panitia Pembangunan Gereja Karimun Dipolisikan, Diduga Menista Agama

“Proses pemeriksaan masih berlanjut dan yang sudah diperiksa ada 40 orang saksi. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi NTT,” kata Abdul Hakim.

Ia mengatakan, lahan seluas 30 haktare merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat namun telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pihak tertentu.

Menurutnya, ada 20 orang yang saat ini menguasai tanah seluas 30 haktare milik Pemerintah Manggarai Barat itu.

“Ada pihak yang menguasai tahah itu lebih dari 1 haktare,” kata Abdul Hakim.

Menurut dia, pengalihan aset tanah milik pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat itu diduga merugikan negara Rp3 triliun lebih sehingga kasus ini dipastikan diproses secara tuntas.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Ibu Muda di Labuan Bajo Tertembak OTK Saat Berbelanja di Toko Central
Duh, Calon Pastor di Ngada NTT Cabuli Siswa SMP di Asrama Sekolah, Kini Diburu Polisi
Sindikat Pornografi Anak LGBT Dibongkar FBI di Bandara Soetta, Ini Respon Kemen PPPA
Polisi dan FBI Ungkap Jaringan Internasional Pornografi Anak LGBT di Bandara Soetta
Guru Besar UGM Beri Petunjuk ke AHY Kalau Punya Nyali Berantas Mafia Tanah
Fakta-Fakta Kasus Perundungan ‘Geng Tai’ di Binus School, Praktik Terlarang 9 Generasi
Jejak Kelam Geng Tai di Binus School, Anak Vincent Rompies Diduga Terlibat Kasus Perundungan
Kejam! ART Asal NTT di Jakarta Disekap Majikan, Ini Kondisinya Sekarang
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru