Cara Mengurus Perceraian dalam Agama Katolik

Sabtu, 18 November 2023 - 00:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam Gereja Katolik, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan (indissoluble marriage atau ratum and consumatum). Foto ilustrasi

Dalam Gereja Katolik, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan (indissoluble marriage atau ratum and consumatum). Foto ilustrasi

Jakarta – Kitab Hukum Kanonik (KHK) merupakan panduan utama dalam ajaran Gereja Katolik tentang berbagai hal, termasuk perkawinan. Dalam Gereja Katolik, perceraian tak dibolehkan, sebab perkawinan dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan (indissoluble marriage).

KHK menegaskan bahwa perkawinan ratum (sah secara hukum) dan consummatum (tersempurna) tidak bisa diputuskan oleh kekuatan manusia manapun atau atas alasan apa pun, kecuali oleh kematian salah satu pasangan.

Ratum mengacu pada perkawinan yang sah di antara individu yang telah dibaptis secara resmi. Sedangkan consummatum mengacu pada persetubuhan yang melengkapi atau menyelesaikan perjanjian perkawinan di antara pasangan yang sah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gereja Katolik menganggap perkawinan yang sah di dalam Gereja sebagai ikatan yang tak terpisahkan. Dalam pandangan Gereja Katolik, jika seseorang yang telah sah menikah di dalam gereja lalu bercerai secara sipil tanpa izin perceraian dari gereja, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan tidak terceraikan.

Karena itu, ketika seseorang yang bercerai di luar Gereja Katolik lalu ingin menikah lagi, untuk diakui oleh Gereja Katolik, mereka harus mengajukan izin perceraian dari Gereja Katolik. Tanpa persetujuan dan izin perceraian dari gereja (dalam perkara anulasi), pernikahan yang baru akan dianggap tidak sah dalam pandangan Gereja Katolik.

Baca Juga:  3 Tokoh Awam Katolik Dapat Penghargaan dari Paus Fransiskus, Ada Ignatius Jonan

Selain itu, orang Katolik yang bercerai dan menikah lagi tanpa izin perceraian dari Gereja juga tidak akan diizinkan menerima sakramen komuni. Sebab, dalam pandangan gereja, status mereka sebagai anggota yang terikat dengan ajaran Gereja telah menjadi kompleks karena mereka telah keluar dari ajaran yang mengatur gereja.

Kendati demikian, ada banyak kasus di mana orang Katolik ingin menikah lagi di luar Gereja Katolik. Biasanya, individu tersebut menikah di Gereja Protestan agar status pernikahannya diakui atau dianggap legal.

Meski Gereja Kaolik melarang perceraian, namun hal ini dibolehkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang ini, perceraian merupakan salah satu alasan yang dapat memutuskan ikatan perkawinan.

Proses perceraian di Indonesia, baik bagi orang Katolik maupun Islam sama di mata hukum. Hal ini memerlukan proses pengadilan di mana sidang pengadilan akan dilakukan setelah upaya mediasi dan perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil. Perceraian hanya bisa diakui secara hukum setelah melalui proses persidangan di pengadilan.

Namun demikian, proses perceraian bagi yang beragama Katolik dilakukan di pengadilan negeri, berbeda dengan proses bagi yang beragama Islam yang dilakukan di pengadilan agama.

Baca Juga:  Cara Membersihkan Noda Kerak Panci yang Membadel dengan Bahan Sederhana

Perceraian dan Hukum Positif Indonesia

    • Hukum positif Indonesia membolehkan perceraian meskipun agama Katolik tidak mengakui perceraian.
    • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi gagal.

Proses Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia untuk yang Beragama Katolik

  1. Pendaftaran Gugatan
    • Mendaftar di pengadilan negeri dengan surat gugatan dan surat kuasa yang telah dilegalisir, jika menggunakan advokat.
    • Surat gugatan dan surat kuasa harus disetujui oleh ketua pengadilan negeri.
  2. Pembayaran Biaya Gugatan
    • Setelah persetujuan, penggugat/kuasanya membayar biaya gugatan atau SKUM. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma.
  3. Sidang Perceraian
    • Menunggu panggilan sidang dari pengadilan negeri dan menghadiri sesuai jadwal yang ditentukan.
    • Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara terbuka di hadapan hakim.
  4. Persetujuan Putusan
    • Meskipun pengadilan negeri dapat mengabulkan gugatan cerai, putusan ini tidak mengubah status perkawinan dalam pandangan agama Katolik.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pengadilan negeri mengabulkan perceraian, status perkawinan dalam pandangan gereja Katolik tetap dianggap sah.

[Referensi: Kitab Hukum Kanonik (KHK), UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019]

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Edeline Wulan

Editor : Alex K

Berita Terkait

Bantuan Dana Komunitas Sastra 2024 Rp 150 Juta dari Kemendikbud Ristek, Ini Cara Daftar!
Cara Pinjam Uang di BRImo, Pinjaman Rp 10 Juta Angsuran Cuma Rp 200 Ribuan
3 Cara Cepat Uninstall Aplikasi di Windows 11
Benarkah Cuci Muka Setelah Terpapar Sinar Matahari Berbahaya?
Mudah! Pinjaman Uang Online di Livin by Mandiri, Langsung Cair!
Simak! Ini Ciri-ciri KK yang Berhak Terima BLT Rp900.000 di Tahun 2024
Ini yang Terjadi pada Tubuh jika Minum Kopi Hitam Setiap Hari
Manfaat Buah Duku untuk Kesehatan dan Kecantikan
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:09 WIB

Hoax: Telat Bayar Pajak Kendaraan Tidak Bisa Beli BBM Subsidi

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:56 WIB

Revitalisasi KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Perlu Kajian Mendalam

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:09 WIB

Wacana Pernikahan di KUA untuk Semua Agama, Ini Kata Disdukcapil 

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:09 WIB

IDI Hormati Putusan MK Tolak Uji UU Kesehatan

Jumat, 1 Maret 2024 - 12:06 WIB

Pengorbanan di Papua, Brimob Polda NTT Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:03 WIB

Promosi Pariwisata Indonesia Dinilai Kalah Jauh Dibanding Negara Lain

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:03 WIB

Jokowi Sebut Banyak Investor yang Antre Mau Investasi ke IKN

Kamis, 29 Februari 2024 - 19:39 WIB

Pedagang Kantin Protes Harga Menu Makan Siang Gratis Rp15 Ribu

Berita Terbaru

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik., Foto: RRI

Pemilu

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Sabtu, 2 Mar 2024 - 11:44 WIB