Demokrat Anggap Wacana Prabowo Tambah Kursi Menteri Jadi 40 Ide Positif

Kamis, 9 Mei 2024 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU RI resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Foto: Antara

KPU RI resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Foto: Antara

Jakarta – Partai Demokrat menyambut baik rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan ide tersebut hal yang wajar. Menurutnya, wacana itu akan dijadikan diskursus publik untuk melihat tantangan negara ke depan yang semakin kompleks.

“Ini positif untuk mengajak publik melakukan diskursus terhadap postur kementrian dan lembaga yang ada guna merespon tantangan bangsa dan negara ke depan yang semakin kompleks,” kata Kamhar dalam keterangan yang diterima Tajukflores.com, Kamis (9/5).

Menurut Kamhar, dinamika geopolitik global yang dinamis dan banyaknya perubahan yang terjadi, termasuk semakin besarnya tantangan yang dihadapi ke depan akan membawa bangsa dan negara ini menjadi maju. Tentu, kata dia, memerlukan respons yang sesuai dan tepat termasuk pada daya dukung struktur dan perangkat di pemerintahan.

Lagi pula, jelas dia, aturan yang mengatur terkait kementerian negara, yaitu UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah produk 16 tahun yang lalu.

Baca Juga:  Anak Buah AHY Ungkap Praktik Mafia Tanah di Labuan Bajo, Rampok Pakai Hukum Libatkan Oknum BPN

Ia mengatakan sudah pasti tantangan pada masa itu, termasuk yang di proyeksikan saat itu berbeda dengan situasi sekarang dalam banyak aspek. Oleh karena itu, tambah dia, menjadi wajar-wajar saja jika ini dilakukan kajian ulang.

“Jika setelah dilakukan kajian memang perlu dilakukan perubahan maka jalannya adalah merevisi UU No. 39 Tahun 2008 tersebut atau dengan menerbitkan Perppu,” tutur Kamhar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Kevindo

Editor : Rayen Putra Perdana

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Pernyataan Tegas Ketum Golkar soal Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar atau DKI Jakarta
Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan Pariwisata, Visi Thomas Dohu untuk Manggarai
Sahabat OASE Sikka Gelar Konsolidasi, Dukung Orias Petrus Moedak dan Sebastian Salang Pimpin NTT
Maju Pilkada Matim 2024, Ferdy Hasiman Ingin Bangun Manggarai Timur dengan Cara Modern
Tak Diundang saat Acara Besar PDIP Jadi Bukti Masalah Jokowi dengan Megawati Belum Selesai
Soal Alasan Efektifitas DPR RUU Kementerian Negara, Formappi: Makin Gemoy Kabinetnya!
Selain di DKI, PDIP Juga Siapkan Ahok di Pilgub Sumut 2024
PDIP Siapkan 8 Nama untuk Pilgub DKI, Ada Ahok dan Djarot
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:39 WIB

Kronologi Warga Desa Golo Lanak Tengelam di Wae Racang, Tak Indahkan Larangan Teman

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:35 WIB

Korea Selatan Terus Selidik 2 Insinyur Indonesia terkait Pencurian Data Jet Tempur

Senin, 29 April 2024 - 15:20 WIB

Mengenal Parapuar, Paket Lengkap Destinasi Wisata Baru di Labuan Bajo-Flores

Senin, 29 April 2024 - 12:56 WIB

Hasil Kajian: Penyimpangan Seksual Kaum Selibat bukan Sekadar Masalah Moral dan Psikis Klerus

Selasa, 23 April 2024 - 13:33 WIB

Simak Informasi Lengkap Mengenai Wisata Labuan Bajo, Surga di Ujung Barat Pulau Flores

Minggu, 21 April 2024 - 13:32 WIB

11 Spot Snorkeling Terbaik di Labuan Bajo

Sabtu, 20 April 2024 - 12:51 WIB

Kapan Waktu Terbaik ke Labuan Bajo?

Kamis, 18 April 2024 - 11:26 WIB

Cara Menghabiskan Weekend yang Sempurna di Labuan Bajo

Berita Terbaru