Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta , Kamis (2/5/2019) (Foto: Biro Pers Setpres RI).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta , Kamis (2/5/2019) (Foto: Biro Pers Setpres RI).

Jakarta – Usai melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwawancara oleh awak media terkait koordinasi dengan partai koalisi seperti PDIP sebelum melantik AHY.

Jokowi menjelaskan bahwa AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, dan menyoroti prestasinya di bidang militer serta riwayat pendidikannya di luar negeri.

“Jadi pertama, ini urusan yg berkaitan dengan menteri ATR/BPN, mas Agus Harimurti Yudhoyono kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

AHY memiliki tiga gelar master, termasuk di Nanyang Technological University, Singapura, dan Harvard University, Amerika Serikat, serta meraih predikat Summa Cum Laude di Webster University dan US Army Command and General Staff College.

“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap,” tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah sebuah keraguan, melainkan berdasarkan pertimbangan kualifikasi dan kesiapan AHY untuk menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Juga:  Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Menggema di Rapat Paripurna DPR

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang mengatakan partainya tidak ikut campur dalam keputusan presiden terkait penyusunan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Negara.

“Partai kami tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden. Kami mengawal pemerintahan selama ini sesuai aturan. Itu komitmen partai kami. Pemerintahan untuk rakyat,” ujar Junimart kepada wartawan pada hari Rabu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Rini Kurniati

Editor : DM

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Gerindra Komitmen Usung Kader Sendiri di Pilkada Mabar 2024, Meski Edi-Weng Sudah Mendaftar
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK, Sebut Tuduhan Lakukan Kecurangan Tidak Terbukti
Maju Lagi di Pilkada Manggarai Barat 2024, Edi-Weng Daftar ke Demokrat dan Gerindra
Didampingi Christiani Naomi Kenda, Saverinus Kaka Siap Maju di Pilkada Sumba Barat Daya 2024
Thomas Dohu: Manggarai Harus Jadi Penyangga Utama Pariwisata Super Premium Labuan Bajo
Putusan MK Sengketa Pilpres 2024, Seluruh Permohonan Anies-Cak Imin Ditolak
Putusan MK Sebut Penyaluran Bansos Jokowi Tak Terbukti Untungkan Suara Prabowo-Gibran
MK: Tuduhan Intervensi Jokowi Ubah Syarat Pencalaonan dan Ketidaknetralan KPU Tak Beralasan Hukum
Berita ini 23 kali dibaca