DPR Minta Kemenpan RB Tak Pangkas Jabatan Camat dan Lurah

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi ASN

Ilustrasi ASN

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syamsurizal meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  (Kemenpan RB) tidak memangkas eselon tiga untuk posisi camat dan lurah.

Menurutnya, posisi camat dan lurah sangat strategis di tingkat daerah untuk urusan birokrasi. 

“Kami minta untuk jabatan camat ke bawah tidak dihilangkan,” kata Syamsurizal dalam rapat kerja perdana dengan Menteri Menpan RB Tjahjo Kumolo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, kata dia, pemangkasan eselon 3 dan 4 nantinya memutuskan kaderisasi. Kata dia, tidak mungkin seseorang yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) langsung menjadi eselon1 dan eselon 2.

Baca Juga:  Prabowo-Gibran Janji Bangun Sekolah Berkualitas di NTT

“Kalau ini tidak ada, apakah mungkin jabatan fungsional dan ahli segala macam langsung menjadi eseleon 2?,” katanya.

Keputusan memangkas eselon 3,4 dan 5 merupakan rencana besar Presiden Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi di tanah air. Nantinya, ketiga eselon tersebut dialihkan menjadi jabatan fungsional.

Namun, mengutip laman Setkab.go.id, Senin (18/11), tidak semua eselon 3,4 dan 5 serta- merta dialihkan ke jabatan fungsional. 

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural dikecualikan bagi yang memenuhi tiga kriteria.

Baca Juga:  Petani Milenial, Cara Puan Maharani Menjawab Isu Kesejahteraan Anak Muda

Kriteria pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang atau jasa.

Kedua, pemangkasan birokrasi ini juga dikecualikan bagi eselon yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan atau otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

Ketiga, dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian atau lembaga kepada Menteri PAN-RB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon 3, 4, dan 5.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Adian Napitupulu Sebut Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Sebut Hak Angket Tak Bisa Dipakai untuk Usut Kecurangan Pemilu
Harga Beras Naik Dicurigai untuk Dana Program Makan Siang Gratis
Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI
Ade Armando dan Venna Melinda Kecewa Suaranya Hangus Gegara PSI dan Perindo Gagal Lolos
Sindir Ganjar Soal Hak Angket, PSI: Usulan Muncul dari Politisi yang Tak Siap Terima Kekalahan!
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru