DPR: Pencabutan Layanan Bagasi Lion Air Rugikan Masyarakat

Senin, 1 Juli 2019 - 18:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai pencabutan layanan bagasi gratis 20 kilogram per penumpang oleh maskapai Lion air dan Wings Air dapat merugikan konsumen.

“Inikan pencabutan yang merugikan masyarakat, sebab belum ada sosialisasi kepada masyarakat tetapi tiba-tiba langsung akan diterapkan oleh kedua maskapai ini,” katanya kepada wartawan di Kupang, Senin (7/1/2018).

Ia menyampaikan pernyataan tersebut terkait rencana Lion Air dan Wings Air yang akan mencabut layanan bagasi cuma-cuma 20 kg bagi para konsumennya mulai 8 Januari 2019.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, kurangnya sosialisasi kepada jasa pengguna angkutan udara dalam beberapa hari ini menimbulkan keresahan. Karena kebijakan itu diumumkan Kamis (3/1) dan diberlakukan pada Selasa (8/1) besok.

Artinya menurut dia, itu adalah rentang waktu yang sangat sempit untuk proses sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia pengguna jasa maskapai Wings Air dan Lion air.

Politikus asal NTT itu mengatakan kebijakan yang diambil oleh dua maskapai itu memang tidak melanggar undang-undang penerbangan. Penerapan kebijakan diatur dalam pasal 22, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, di mana setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat disesuaikan dengan kelompok pelayanannya.

Baca Juga:  Kondisi Terkini Putri Candrawati Istri Kadiv Propam Polri, Komnas Perempuan Identifikasi Kekerasan Seksual

Menurut dia, kebijakan yang diambil manajemen Wings air dan Lion air sudah sesuai regulasi namun diwajibkan untuk melaksanakan beberapa persyaratan dan tahapan.

“Sejumlah syarat dan tahapan itu seperti melakukan perubahan `Standard Operating Procedure` (SOP) pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan ketentuan pasal 63, PM 185 Tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terlebih dahulu,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Disamping itu, kedua maskapai harus memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM), personil dan peralatan yang menunjang perubahan ketentuan bagasi cuma, sehingga tidak menimbulkan adanya antrean di area “check-in counter”, area kasir pembayaran bagasi tercatat serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan.

Baca Juga:  Dana untuk Tangani COVID-19 Turun, Ini Desain Anggaran Kesehatan RI 2023

Kemudian juga melaksanakan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan, antara lain Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara. Penekanan lain adalah bahwa dalam setiap bagasi berbayar keamanan bagasi sudah mesti ditingkatkan pengawasannya. Tidak boleh ada lagi keluhan mengenai pembobolan atau pencurian bagasi pada maskapai tarif ekonomi yang beberapa waktu lalu hari marak diberitakan.

Dampak lain dari bagasi berbayar adalah tentu konsumen akan lebih mengoptimalkan penggunaan barang atau bagasi di kabin, sedangkan tidak semua jenis barang dapat dimasukkan ke dalam kabin. Hal ini jelas membutuhkan pengawasan lebih ketat oleh maskapai penerbangan.

“Oleh karena itu konsumen butuh waktu untuk proses penyesuaian ini. Itu berarti masa sosialisasi seharusnya diperpanjang agar segala risiko ikutan bisa diminimalisasi. (Antara)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi
Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras
Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024
Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial
Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers
Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang
Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen
Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:56 WIB

Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:35 WIB

Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:25 WIB

Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:26 WIB

Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:04 WIB

NTT Mulai Terapkan Program Makan Siang Gratis untuk Pelajar SMA dan Guru

Berita Terbaru