Fadli Zon Kritik Penangkapan Munarman, TPDI: Jangan Asbun, Pahami Konstitusi

Selasa, 5 Januari 2021 - 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penangkapan Munarman yang terlibat dalam jaringan terorisme dikritik berbagai pihak. Salah satunya dari anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Mereka menilai penangkapan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM)

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Fadli Zon tidak asal bunyi (asbun) alias tidak asal bicara. Petrus menilai politisi Gerindra itu tak memahami konstitusi dengan baik terkait penangkapan Munarman.

Petrus mengatakan tindakan Densus 88 Polri yang menangkap dan menutup mata Munarman sah secara hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) menurut Undang-undang Pemberantasan Terorisme.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena itu sangat disesalkan pernyataan Fadli Zon dan lainnnya karena secara tidak bertanggung jawab telah menuduh Densus 88 saat penangkapan terhadap Munarman sebagai telah melanggar HAM,” kata Petrus dalam keterangannya kepada Tajukflores.com di Jakarta, Sabtu (1/5).

Petrus mengatakan Fadli Zon seharusnya memahami bahwa konstitusi memang menjamin HAM setiap orang. Akan tetapi, pada saat bersamaan konstitusi juga membatasi HAM setiap orang pada saat tertentu dan bersifat sementara. Hal tersebut diatur di dalam pasal 28J UUD 1945, dalam KUHAP dan di dalam UU No.5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Baca Juga:  Konten Parodi Jasa Bikin Anak Keliling dengan Logo Indosiar Dipolisikan

Pasal 28J ayat (2) UUD 45 : “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dstnya.”.

Pada pasal 1 butir 20 KUHAP, bahwa: penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 28 UU Tindak Pidana Terorisme menegaskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, paling lama 14 hari dan jika waktu 14 hari tidak cukup, maka penyidik dapat meminta ijin Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya untuk diperpanjang selama 7 hari.

“Konstitusionalitas perlindungan atas HAM seseorang seharusnya dipahami secara utuh oleh Fadli Zon dkk,” kata advokat Peradi ini.

Baca Juga:  Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp18,9 Miliar

Petrus menambahkan, prinsip menjunjung tinggi HAM adalah prinsip dimana  HAM seorang dibatasi oleh KUHAP dan oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketika seseorang telah berstatus tersangka, maka Undang-Undang hanya memberikan sejumlah hak tertentu.

“Antara lain hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk mendapat kunjungan rohaniwan, hak untuk mengajukan praperadilan dll; sebagai pemenuhan HAM dengan pembatasan,” ungkap Ketua Taks Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini.

Sama halnya dengan penutup mata Munarman saat penangkapan, menurut Petrus merupakan hal yang wajar. Hal itu sejalan dengan standar internasional dan perintah pasal 33 dan 34 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu kerahasiaan identitas sebagai pelindungan hukum untuk melindungi penyidik, jaksa, hakim, advokat, pelapor, aaksi dan petugas lembaga pemasyarakatan beserta keluarganya. 

Prinsip pelindungan itu juga diberlakukan terhadap pelapor, ahli dan saksi. Yaitu saat bersaksi tidak bertatap muka dengan terdakwa atau pemberian keterangan dengan menggunakan alat komunikasi audio visual yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Dengan demikian, tidak ada yang salah dan tidak ada pelanggaran HAM dalam penangkapan Densus 88 terhadap Munarman, sebagaimana didalilkan Fadli Zon dkk,” pungkas Petrus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Ibu Muda di Labuan Bajo Tertembak OTK Saat Berbelanja di Toko Central
Duh, Calon Pastor di Ngada NTT Cabuli Siswa SMP di Asrama Sekolah, Kini Diburu Polisi
Sindikat Pornografi Anak LGBT Dibongkar FBI di Bandara Soetta, Ini Respon Kemen PPPA
Polisi dan FBI Ungkap Jaringan Internasional Pornografi Anak LGBT di Bandara Soetta
Guru Besar UGM Beri Petunjuk ke AHY Kalau Punya Nyali Berantas Mafia Tanah
Fakta-Fakta Kasus Perundungan ‘Geng Tai’ di Binus School, Praktik Terlarang 9 Generasi
Jejak Kelam Geng Tai di Binus School, Anak Vincent Rompies Diduga Terlibat Kasus Perundungan
Kejam! ART Asal NTT di Jakarta Disekap Majikan, Ini Kondisinya Sekarang
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru