FAPP Apresiasi Gubernur Lukas Enembe Usir HTI dari Papua

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus mengapresiasi sikap tegas Gubernur Papua Lukas Enembe agar pengurus HTI keluar dari tanah Papua.

“Permintaan ini sangat beralasan, karena UU sudah melarang dan mengancam dengan sanksi administratif berupa pembubaran Ormas dan sanksi pidana penjara bagi Pengurus Ormas yang anti Pancasila termasuk HTI,” ujar Petrus di Jakarta, Sabtu (31/8/2019). 

Petrus mengatakan, sSikap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam soal paham radikal dan intoleran, telah menunjukan jati diri orang Papua yang sangat Indonesia, sangat Pancasila dan sekaligus mempertegas bahwa Papua adalah bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan NKRI.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sikap kesatria ini sangat ditunggu publik di saat kondisi sosial politik di tanah Papua hari ini masih mencekam akibat isu sara yang sempat menggetarkan NKRI,” tegas dia.

Baca Juga:  Aktivis Nilai Kritik BEM UI Bangkitkan Mahasiswa yang Mati Suri

Advokat senior Peradi ini menjelaskan, sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, setiap Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan atau golongan, melakukan kegiatan penistaan agama, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, menganut, serta menyebarkan paham yang betentangan dengan Pancasila.

Karena itu bagi setiap Anggota dan Pengurus Ormas yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

“Namun demikian, meskipun secara hukum (hukum positif) terdapat ancaman pidana berat bagi Anggota dan/atau Pengurus Ormas yang melakukan kejahatan separatis, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, mengancam kedaulatan NKRI, dll. Namun hingga saat ini belum ada satupun Anggota dan/atau Pengurus Ormas terutama HTI yang diproses secara pidana sebagai bagian dari penegakan hukum pidana, termasuk HTI yang ada di Papua,” tegas dia.

Baca Juga:  Disebut Sedang Cari Nomor Punggung Oleh Fadli Zon, Ini Kata Boni Hargens

Namun demikian, kata Petrus, UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas belum berjalan maksimal. Alasannya, meski sudah dinyatakan sebagai Ormas terlarang, toh HTI masih melakukan kegiatan, terutama di Papua.

Bagi Petrus, sikap tegas Lukas Enembe menjadi momentum evaluasi UU Ormas.

“Ini memberi kesan Negara masih bersikap permisif, lunak dan toleran terhadap kelompok intoleran dan radikal yang sedang mengoyak-ngoyak persatuan dan kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila, NKRI, Bhineka Tinggal Ika dan UUD 1945 terutama yang sangat merugikan kelompok agama minoritas dengan kemasan dan baju yang selalu berubah-ubah. Saatnya negara harus hadir dan digdaya,” pungkas Petrus Selestinus

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Resmi Jadi Anak Buah Jokowi, AHY Tolak Halus Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN
AHY Dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN, Ini Kata PDIP
SBY Restui AHY Bergabung ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN
AHY ‘Naik Kelas’, Resmi Jadi Menteri ATR/BPN di Sisa Masa Jabatan Jokowi
AHY Ketemu Prabowo sebelum Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN
Ganjar Desak Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Ace Golkar: Buktikan Dulu
Jokowi Beri Lampu Hijau Soal Isu Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY: Tunggu Besok!
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:06 WIB

Dahsyatnya Badai Tornado Hantam Rancaekek Bandung, Begini Analisis BRIN

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:23 WIB

Menpan RB: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Bertahap, Perhatikan Kompetensi dan Hunian

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Berita Terbaru