Ini Arahan Bupati Deno Terkait Aset dan Laporan Keuangan

Selasa, 12 Maret 2019 - 10:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Manggarai Deno Kamelus memberikan sejumlah arahan kepada Pimpinan Perangkat Daerah serta sejumlah staf di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai terkait aset dan laporan keuangan.

Arahan Bupati Deno tersebut disampaikan saat upacara Apel memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 48 di halaman Kantor Bupati Manggarai, Senin (2/12).

Bupati Deno mengatakan, terkait laporan keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berharap agar tahun 2019 ini, laporan keuangan lebih cepat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Kalau tahun sebelumnya diakhir maret, saya harap kalau bisa lebih maju,"kata Bupati Kamelus.

Bupati Deno mengatakan, sebagai tindak lanjut Rakornas Presiden Jokowi dengan para menteri, pimpinan tinggi lembaga negara, forkopimda provinsi dan kabupaten/kota di Sentul beberapa waktu lalu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat telah mengeluarkan satu surat, berkaitan dengan percepatan barang dan jasa.

"Saya sudah disposisi agar surat itu dilampirkan dan dikirim kepada seluruh pimpinan perangkat daerah. Pimpinan perangkat daerah baca surat itu baik-baik, pelan-pelan dan pahami isinya lalu rapat dengan staf di kantor," ujar Bupati Kamelus.

Deno kemudian menjelaskan mengapa harus dilakukan percepatan. Secara teori kata Bupati Deno, pertumbuhan ekonomi sebenarnya adalah fungsi dari belanja, antar lain, belanja rumah tangga, belanja pemerintah dan belanja investasi

"Jadi kalau ada percepatan-percepatan, ada akselerasi, ada spending yang meluas, maka itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Menurut Bupati Deno, yang dilakukan gubernur sesuai arahan Presiden agar mempercepat belanja pemerintah. Apabila belanja pemerintah dipercepat maka akan berdampak pada belanja-belanja rumah tangga.

"Saat Rakornas, Presiden mengatakan hingga bulan November, masih Rp31 triliun uang negara yang belum dieksekusi dan hal diminta Presiden agar dipercepat," katanya.

Baca Juga:  Mendagri Minta Toko Agama dan Tokoh Adat Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020

Deno juga meminta pimpinan perangkat daerah agar mengetahui proyek-proyek dan pekerjaan hingga penghujung tahun 2019.

"Bisa bedakan mana yang sedang running, mana yang macet, dan mana yang sudah selesai termasuk fokus mengenai aset, tentunya intervensi dan managemen tiap OPD berbeda," tegasnya.

"Saya minta tiap OPD harus tahu itu, jangan kemudian tunggu rapat koordinasi baru lapor. Persoalan yang muncul bisa segera diatasi, jika dari awal ditangani terutama mengenai dana DAK," katanya.

Selain itu Bupati juga menyampaikan kesepakatan yang telah ditandatangani antara DPRD dan Pemkab Manggarai mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

"Kalau tahun sebelumnya tanggal 30, namun tahun ini kita selesaikan tanggal 28, lebih cepat dua hari. Saya ucapkan terima kasih atas semua kerja sama dari yang bekerja termasuk yang tidak bekerja," pungkasnya.

Bupati Manggarai Deno Kamelus memberikan sejumlah arahan kepada Pimpinan Perangkat Daerah serta sejumlah staf di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai terkait aset dan laporan keuangan.

Arahan Bupati Deno tersebut disampaikan saat upacara Apel memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 48 di halaman Kantor Bupati Manggarai, Senin (2/12).

Bupati Deno mengatakan, terkait laporan keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berharap agar tahun 2019 ini, laporan keuangan lebih cepat.

"Kalau tahun sebelumnya diakhir maret, saya harap kalau bisa lebih maju,"kata Bupati Kamelus.

Bupati Deno mengatakan, sebagai tindak lanjut Rakornas Presiden Jokowi dengan para menteri, pimpinan tinggi lembaga negara, forkopimda provinsi dan kabupaten/kota di Sentul beberapa waktu lalu, Gubernur NTT Viktor Laiskodat telah mengeluarkan satu surat, berkaitan dengan percepatan barang dan jasa.

"Saya sudah disposisi agar surat itu dilampirkan dan dikirim kepada seluruh pimpinan perangkat daerah. Pimpinan perangkat daerah baca surat itu baik-baik, pelan-pelan dan pahami isinya lalu rapat dengan staf di kantor," ujar Bupati Kamelus.

Baca Juga:  Ada 11 Formasi 11 CPNS di Manggarai yang Tak Terisi

Deno kemudian menjelaskan mengapa harus dilakukan percepatan. Secara teori kata Bupati Deno, pertumbuhan ekonomi sebenarnya adalah fungsi dari belanja, antar lain, belanja rumah tangga, belanja pemerintah dan belanja investasi

"Jadi kalau ada percepatan-percepatan, ada akselerasi, ada spending yang meluas, maka itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Menurut Bupati Deno, yang dilakukan gubernur sesuai arahan Presiden agar mempercepat belanja pemerintah. Apabila belanja pemerintah dipercepat maka akan berdampak pada belanja-belanja rumah tangga.

"Saat Rakornas, Presiden mengatakan hingga bulan November, masih Rp31 triliun uang negara yang belum dieksekusi dan hal diminta Presiden agar dipercepat," katanya.

Deno juga meminta pimpinan perangkat daerah agar mengetahui proyek-proyek dan pekerjaan hingga penghujung tahun 2019.

"Bisa bedakan mana yang sedang running, mana yang macet, dan mana yang sudah selesai termasuk fokus mengenai aset, tentunya intervensi dan managemen tiap OPD berbeda," tegasnya.

"Saya minta tiap OPD harus tahu itu, jangan kemudian tunggu rapat koordinasi baru lapor. Persoalan yang muncul bisa segera diatasi, jika dari awal ditangani terutama mengenai dana DAK," katanya.

Selain itu Bupati juga menyampaikan kesepakatan yang telah ditandatangani antara DPRD dan Pemkab Manggarai mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

"Kalau tahun sebelumnya tanggal 30, namun tahun ini kita selesaikan tanggal 28, lebih cepat dua hari. Saya ucapkan terima kasih atas semua kerja sama dari yang bekerja termasuk yang tidak bekerja," pungkasnya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi
Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras
Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024
Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial
Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers
Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang
Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen
Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:56 WIB

Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:35 WIB

Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:25 WIB

Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:26 WIB

Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:04 WIB

NTT Mulai Terapkan Program Makan Siang Gratis untuk Pelajar SMA dan Guru

Berita Terbaru