Kampanye Akbar Hanya Berlaku di Daerah Zona Hijau, Jumlah Dibatasi

Sabtu, 9 Mei 2020 - 12:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengharapkan pasangan calon dan partai politik peserta pilkada 2020 dapat melakukan kampanye secara daring.

“Jika tidak bisa melakukan kampanye secara daring maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol penanganan Covid-19 secara sangat ketat,” kata Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, di Kupang, Jumat, (4/9).

Ia mengemukakan hal itu, berkaitan metode kampanye yang akan digunakan dalam Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari beberapa metode kampanye khususnya yang melibatkan banyak pendukung misalnya pertemuan terbatas, tatap muka, itu memang sangat dibatasi dan diharapkan menggunakan metode daring,” katanya.

“Tetapi kalaupun tidak, maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol Covid-19 secara sangat ketat seperti mengatur jarak, menggunakan alat pelindung diri,” katanya.

Khusus untuk kampanye dengan metode rapat umum, memang diatur dalam peraturan KPU Nomor 6/2020 yaitu atau tentang pemilihan pada masa Covid-19.

Baca Juga:  Jokowi Sebut Gibran Sudah Dewasa untuk Jadi Cawapres Prabowo

Dalam pengaturan itu terkait metode kampanye rapat umum hanya akan dilaksanakan kalau daerahnya adalah daerah zona hijau atau bukan zona merah.

Itu pun, lanjut dia, harus berdasarkan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah. “Tetapi juga disarankan rapat umum itu bisa diganti dengan metode daring,” katanya.

Menurut dia, kalau tidak dilaksanakan dengan daring atau tetap dilaksanakan dengan metode rapat umum, maka jumlah pendukung yang hadir dalam kamanye rapat umum itu dibatasi.

“Misalnya menggunakan kapasitas stadiun dengan jumlah misalnya 1.000 orang, maka yang hadir itu hanya lima ratus (500) orang atau setengah dari kapasitas fasilitas yang ada dalam kampanye rapat umum dimaksud,” katanya.

Ketentuan mengenai kampanye akbar tertuang dalam Peraturan KPU ( PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang terbit pada 7 Juli 2020.

Sebagaimana bunyi Pasal 64 PKPU 6/2020, partai politik/pasangan calon/ tim kampanye yang hendak menggelar kampanye akbar harus mengupayakan agar kampanye dilakukan media daring.

Baca Juga:  PDIP Minta Pemerintah Terbitkan PP Soal Pengangkatan PPPK Jadi PNS, Jangan Ada Politisasi

Hal ini demi menghindari penularan Covid-19. Kampanye akbar hanya dapat diselenggarakan secara nonvirtual di daerah yang telah dinyatakan bebas Covid-19.

Apabila kampanye akbar tidak dapat digelar secara virtual, ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi penyelenggara kampanye, yakni:

(a) Dilakukan di ruang terbuka;

(b) Dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

(c) Dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat.

(d) Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter antarpeserta rapat umum.

Pelaksanaan kampanye akbar wajib untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Adian Napitupulu Sebut Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Sebut Hak Angket Tak Bisa Dipakai untuk Usut Kecurangan Pemilu
Harga Beras Naik Dicurigai untuk Dana Program Makan Siang Gratis
Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI
Ade Armando dan Venna Melinda Kecewa Suaranya Hangus Gegara PSI dan Perindo Gagal Lolos
Sindir Ganjar Soal Hak Angket, PSI: Usulan Muncul dari Politisi yang Tak Siap Terima Kekalahan!
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru