Kejagung Dorong Ratifikasi Peraturan Hak Asuh Anak dari Orang Tua yang Bercerai

Jumat, 1 Desember 2023 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indonesia belum meratifikasi The Hague Convention 1980. Konvensi tersebut bertujuan menyelesaikan hak pengasuhan anak dari orang tua yang bercerai. Foto: Ilustrasi orang tua rebut hak asuh anak.

Indonesia belum meratifikasi The Hague Convention 1980. Konvensi tersebut bertujuan menyelesaikan hak pengasuhan anak dari orang tua yang bercerai. Foto: Ilustrasi orang tua rebut hak asuh anak.

JakartaKejaksaan Agung (Kejagung) Indonesia menyatakan perlunya peraturan yang mengatur hak asuh anak secara nasional dan lintas negara untuk mencegah terjadinya perebutan hak asuh anak yang dapat merugikan kepentingan anak.

Hal ini disampaikan oleh Jaksa Utama Muda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Robert Parlindungan Sitinjak, dalam temu wicara “Perlindungan Perempuan dari Segala Bentuk Kekerasan” di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Robert Sitinjak menyoroti kenyataan bahwa Indonesia belum meratifikasi The Hague Convention on The Civil Aspects of International Child Abduction or Hague Abduction Convention 1980.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui, Konvensi Den Haag tanggal 25 Oktober 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional (Konvensi Den Haag 1980) adalah sebuah perjanjian multilateral yang menetapkan proses untuk mengembalikan anak-anak yang secara tidak sah telah dipindahkan atau dijauhkan dari negara asalnya. Saat ini, terdapat 101 Negara Pihak pada Konvensi Den Haag.

Baca Juga:  Polri Masih Kekurangan Bukti Ungkap Aktor Intelektual Kericuhan Aksi 22 Mei

Konvensi tersebut bertujuan menyelesaikan hak pengasuhan anak dari orang tua yang bercerai.

“Karena konvensi anak itu mengatur bahwa walaupun orang tua bercerai, anak tetap wajib mendapatkan hak asuh,” ungkapnya.

Namun, kata Robert, hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang pengasuhan alternatif di Indonesia. Menurutnya, kekurangan peraturan tersebut menyebabkan kasus-kasus terkait hak asuh anak selalu dikriminalisasi.

Contohnya adalah ketika hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, namun sang ayah mengambil anak tersebut dari ibunya. Robert menjelaskan bahwa kasus semacam ini belum dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, kecuali jika pengambilan anak dilakukan secara terorganisir oleh pihak lain.

“Misal hak asuh anak jatuh ke ibunya, berarti ibunya yang mengasuh. Kemudian ketika ibu mau antar anak ke sekolah, tiba-tiba anak itu diambil bapaknya. Bahkan dibawa ke luar negeri, terus dilaporkan ke polisi dan Interpol. Itu tidak bisa, ini bukan pidana karena yang mengambil masih ayahnya. Kecuali diambil secara terorganisir oleh orang lain, baru bisa dibilang tindakan hukum,” katanya.

Baca Juga:  Romo Benny Ancam Laporkan Pegiat Medsos Christ Wamea ke Polisi

Untuk mengatasi permasalahan ini, Robert menyarankan ada dua opsi, yaitu dengan menerbitkan undang-undang di tingkat nasional atau meratifikasi konvensi internasional The Hague Convention 1980.

“Jadi ada dua opsi, mau membuat (undang-undang) sendiri atau kita meratifikasi, menyetujui undang-undang itu dipakai di sini,” tegasnya.

Kejagung juga mendorong dilakukannya diskusi bersama antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna menjadikan penanganan masalah hak asuh anak sebagai prioritas penyelesaian. Upaya ini diambil karena terdapat banyak kasus perebutan hak asuh anak yang perlu penanganan serius.

“Ini kan persoalan yang lintas kementerian sehingga perlu duduk bersama,” pungkas Robert.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Rini Kurniati

Editor : Marcel Gual

Berita Terkait

Menyerahkan Diri ke Polisi, Driver Ojol Pelaku Pencabulan Anak di Serang Ternyata Sarjana Ilmu Komputer
2 Spesialis Pencurian Rumah Kosong di Labuan Bajo Dibekuk Tim Jatanras Komodo
Anggota Polda NTT Nikahi Wanita Lain Usai Hamili Pacar Dua Kali, Kini Terancam Dipecat
Bersih-bersih di Polda Jabar, 28 Personel Polisi Dipecat Tidak Hormat
Sosok Kapolsek di NTT yang Diciduk Selingkuh dengan Polwan, Diduga Pernah Jadi Polisi Teladan Tingkat Nasional
Simpan Narkoba di Bungkus Rokok, 2 Montir di Labuan Bajo Diciduk Polisi
Propam Tangkap Kapolsek di Sabu Raijua NTT, Diduga Selingkuh dengan Polwan
Kronologi Siswa SD Dicabuli Driver Ojol di Rumah Kosong di Serang, Dijemput Saat Pulang Sekolah
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:08 WIB

Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta

Senin, 4 Maret 2024 - 16:28 WIB

PSI Jadi Bulan-bulan Netizen, Partai Salah Input Trending di X

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:44 WIB

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:36 WIB

MK: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November, Tak Boleh Diubah!

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:48 WIB

Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:31 WIB

Connie Bakrie Soroti Dasar Hukum Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:24 WIB

KPK Belum Ambil Sikap Terhadap Program Makan Siang Gratis

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:54 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Berita Terbaru

Cara Melacak Nomor HP Tanpa Aplikasi

Tips & Trick

Terbongkar! Cara Melacak Nomor HP Penipu Tanpa Aplikasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 15:06 WIB

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden Jokowi di IKN. Foto: Twitter AHY

Nasional

AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN

Selasa, 5 Mar 2024 - 14:21 WIB