Kemendagri Minta Masyarakat Laporkan Perda Bila Tidak Sesuai

Senin, 2 Mei 2022 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Dalam Negeri (Kemendegri) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terutama memberi masukan terhadap penyusunan dokumen peraturan daerah (Perda).

“Semua rancangan perda terbuka untuk publik. Masukan masyarakat bila ada hal peraturan yang tidak sesuai, maka dapat melaporkan kepada pemerintah,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sugeng Hariyono dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Sugeng menambahkan, masyarakat juga perlu dilibatkan untuk mengawal kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat melakukan kontrol serta menjadi pengingat agar proses perencanaan kebijakan terlaksana dengan optimal.

Di sisi lain, berkaitan dengan proses perencanaan, kata Sugeng, selama ini masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat implementasi perencanaan. Salah satu hambatan yang paling dominan itu yakni persoalan anggaran.

“Hal ini sangat klasik, maka pemerintah buka celah untuk skema kerja sama dengan badan usaha dan bangun kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga tidak tergantung dengan APBN dan APBD,” ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, Kemendagri senantiasa mendukung proses perencanaan yang optimal. Hal itu termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Baca Juga:  Pileg Korsel Sukses di Tengah Pandemi, Tito Karnavian Dengar Masukan Dubes

Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah (pemda) diminta melaporkan tiga dokumen informasi meliputi perencanaan, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya.

Khusus untuk dokumen informasi perencanaan, data yang terkumpul nantinya tidak hanya digunakan oleh Kemendagri, tapi juga sejumlah kementerian/lembaga lainnya.

“Sudah ada 8 kementerian/lembaga yang berkolaborasi dengan Kemendagri untuk menggunakan SIPD. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendorong untuk menyatukan berbagai aplikasi perencanaan karena dapat (diterapkan secara) transparan dan bisa dilacak,” tandas Sugeng.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers
Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:43 WIB

Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:31 WIB

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Dukung Jurnalisme Berkualitas dan Industri Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB