Labuan Bajo – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar focus group discusion atau FGD bertajuk “Isu Keselamatan dan Keamanan di DPSP Labuan Bajo”.

Acara yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor BPOLBF pada Rabu (29/5) merupakan bagian dari workshop wvaluasi dan implementasi protokol keamanan dan keselamatan di DPSP Labuan Bajo yang telah dimulai sejak 28 Mei 2024.

FGD ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu krisis terkait keselamatan dan keamanan wisata di Labuan Bajo dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

FGD ini dibuka secara langsung oleh Hariyanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf.

Baca Juga:  Komisi II DPR Komitmen Tuntaskan Alas Hukum Undang-Undang Provinsi

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi yang telah berlangsung secara intens antara Kemenparekraf dan Basarnas selama ini masih perlu mendapat penguatan dan pembaruan dari lintas pemangku kepentingan lainnya, sehingga permasalahan terkait keamanan dan keselamatan mendapatkan solusi.

“Selama ini, kolaborasi antara Basarnas dan Kemenparekraf telah berlangsung cukup intens dan telah menghadirkan beberapa program yang cukup strategis. Namun, tentu saja hal ini belum cukup, kami masih perlu mendapat masukan, penguatan, update dari lintas pemangku kepentingan, regulator, dan pelaku industri yang hadir, sehingga isu-isu aktual yang sejatinya menjadi bagian penting dari pengembangan kepariwisataan terutama dari segi keselamatan dan keamanan itu terus terupdate dan dapat kita carikan solusi bersama sesuai dengan dinamika yang berkembang,” kata Hariyanto.

Baca Juga:  Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Tuai Pro Kontra, Menparekraf Sandiaga Klaim Tak Ada Beban Baru untuk Masyarakat

Senada dengan itu, Brigadir Jenderal TNI Maritim Eddy Prakoso, Direktur Operasi Basarnas RI yang juga hadir secara langsung dalam FGD ini menyampaikan bahwa pihaknya tidak dapat berdiri sendiri dan selalu melakukan operasi gabungan dalam setiap proses evakuasi.

Eddy juga menambahkan bahwa Basarnas juga memiliki program pemberdayaan masyarakat guna membantu Basarnas dalam proses evakuasi

“Terkait dengan keselamatan dan keamanan wisatawan di destinasi wisata, tentu kami dari Basarnas tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh kerja sama dari semua pihak termasuk juga masyarakat. Sejauh ini misalnya, kami memiliki program pemberdayaan masyarakat, sehingga mana kala terjadi sesuatu maka potensi-potensi yang sudah kita latih ini bisa membantu upaya evakuasi, pencarian, dan pertolongan kepada yang membutuhkan,” tambah Eddy.