Kenaikan Iuran BPJS Dianulir, DPR Minta Pemerintah Hormati Keputusan MA

Sabtu, 3 Oktober 2020 - 17:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas. Rahmad menilai pembatalan ini merupakan aspirasi masyarakat Indonesia yang selama ini diperjuangkan para wakil rakyat diparlemen.

“Parlemen  tentunya menyambut baik keputusan MA ini, karena  sejak awal, kita (parlemen) memang menolak kenaikan iuran BPJS ini,” ujar Rahmad Handoyo  di Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan  ini mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus menghormati keputusan  Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kenaikan iuran BPJS sudah dianulir, sudah final dan mengikat.  Pemerintah dan semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Agung tersebut,” tegas Rahmad Handoyo dalam siaran pers yang diterima media ini.

Rahmad Handoyo mengingatkan, meskipun iuran BPJS akhirnya batal dinaikkan, pelayanan terhadap masyarakat pengguna BPJS harus dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

“Meskipun iuran BPJS batal dinaikkan, pemerintah harus tetap meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Pelayanan harus tetap jadi perhatian utama,” ujarnya.

Baca Juga:  Kaesang Pangarep Siap Maju di Pilgub Jateng 2024, Ini Kata Ganjar Pranowo

Rahmad Handoyo mengakui, saat ini BPJS Kesehatan memang mengalami defisit anggaran. Tapi dikatakan, alasan defisit  tersebut tidak boleh memberatkan masyarakat.

“Pemerintah harus mencari solusi menyelamatkan keuangan BPJS. Saya yakin, dalam pembicaraan kedepan,  parlemen dan pemerintah akan menemukan solusi tersebut,”kata Rahmad Handoyo

Satu hal yang ditekankan Rahmad, pembatalan kenaikan iuran BPJS ini juga merupakan titik balik buat BPJS untuk memperbaiki kedisiplinan dalam penggunaan anggaran.
“BPJS harus berbenah, melakukan efisiensi dan evaluasi penggunaan anggaran,” ujar Rahmad Handoyo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan oleh Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.

Seperti diwartakan sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga:  Pakar Ini Minta Ganjar dan Anies Pidato Legowo, Akui Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024

Dikutip dari laman MA, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I.

Dengan keputusan MA tersebut, maka iuran BPJS Kesehatan kembali ke iuran semula yaitu Rp25.500 untuk kelas III, Rp51.000 untuk kelas II, dan iuran sebesar Rp80.000 untuk kelas I.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November
MK: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November, Tak Boleh Diubah!
Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi
Connie Bakrie Soroti Dasar Hukum Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
KPK Belum Ambil Sikap Terhadap Program Makan Siang Gratis
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 16:01 WIB

Cara Pinjam Uang di BRImo, Pinjaman Rp 10 Juta Angsuran Cuma Rp 200 Ribuan

Jumat, 1 Maret 2024 - 13:45 WIB

3 Cara Cepat Uninstall Aplikasi di Windows 11

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:12 WIB

Mudah! Pinjaman Uang Online di Livin by Mandiri, Langsung Cair!

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:12 WIB

Simak! Ini Ciri-ciri KK yang Berhak Terima BLT Rp900.000 di Tahun 2024

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:35 WIB

Cara Mudah Pinjam Uang Rp 20 Juta di BCA Mobile, Angsuran Cuma Rp 700 Ribuan!

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:46 WIB

Cara Melacak Lokasi Orang Lain Melalui WhatsApp

Senin, 19 Februari 2024 - 10:20 WIB

Tips Memilih Jasa Cleaning Service untuk Perusahaan

Rabu, 7 Februari 2024 - 19:43 WIB

Rahasia Keberuntungan di Tahun Naga Kayu: Angka 9 Bawa Keuntungan, 5 Bawa Kemalangan

Berita Terbaru

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik., Foto: RRI

Pemilu

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Sabtu, 2 Mar 2024 - 11:44 WIB

Reruntuhan jet tempur milik Myanmar jatuh di area persawahan desa Kyunkone yang berjarak satu jam dari ibu kota Naypyidaw, Selasa (3/4/2023). Foto: AFP

News

Jet Tempur MiG-29 Militer Myanmar Jatuh, Pilot Selamat

Sabtu, 2 Mar 2024 - 10:36 WIB