Jakarta – Koalisi Serius Revisi UU ITE, sebuah kumpulan organisasi masyarakat sipil, menekankan perlunya menunda pengesahan revisi kedua UU ITE yang telah disetujui oleh DPR RI dan pemerintah untuk dibahas pada sidang paripurna.
Pasalnya hingga saat ini masyarakat belum menerima salinan resmi naskah rancangan revisi UU ITE karena proses pembahasan selama ini dilakukan secara tertutu dan tidak membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
Menurut catatan Koalisi Serius, dari 14 kali rapat kerja yang diadakan oleh panitia kerja (Panja) Komisi I dan DPR RI, hanya sedikit rapat yang secara resmi diumumkan kepada publik dengan risalah rapat yang terbatas pada daftar kehadiran, tanpa memuat informasi substantif tentang pembahasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, draf rancangan revisi UU ITE yang dibahas juga tidak pernah diumumkan secara resmi, membuat masyarakat kesulitan melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan ini.
Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian mengemukakan bahwa meskipun masyarakat telah berpartisipasi dengan memberikan masukan terkait Revisi Kedua UU ITE, namun tidak jelas apakah masukan tersebut dipertimbangkan dalam revisi tersebut.
Penulis : Marcel Gual
Editor : Alex K
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
