Koalisi Serius Desak DPR RI Tunda Pengesahan Revisi Kedua UU ITE

Rabu, 22 November 2023 - 22:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian. Foto: Instagram/Tajukflores.com

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian. Foto: Instagram/Tajukflores.com

Jakarta – Koalisi Serius Revisi UU ITE, sebuah kumpulan organisasi masyarakat sipil, menekankan perlunya menunda pengesahan revisi kedua UU ITE yang telah disetujui oleh DPR RI dan pemerintah untuk dibahas pada sidang paripurna.

Pasalnya hingga saat ini masyarakat belum menerima salinan resmi naskah rancangan revisi UU ITE karena proses pembahasan selama ini dilakukan secara tertutu dan tidak membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.

Menurut catatan Koalisi Serius, dari 14 kali rapat kerja yang diadakan oleh panitia kerja (Panja) Komisi I dan DPR RI, hanya sedikit rapat yang secara resmi diumumkan kepada publik dengan risalah rapat yang terbatas pada daftar kehadiran, tanpa memuat informasi substantif tentang pembahasan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, draf rancangan revisi UU ITE yang dibahas juga tidak pernah diumumkan secara resmi, membuat masyarakat kesulitan melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan ini.

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian mengemukakan bahwa meskipun masyarakat telah berpartisipasi dengan memberikan masukan terkait Revisi Kedua UU ITE, namun tidak jelas apakah masukan tersebut dipertimbangkan dalam revisi tersebut.

“Revisi ini harusnya menjadi momentum untuk mencegah kriminalisasi menggunakan perangkat hukum atau judicial harassment. Pemerintah harus menyadari bahwa tindakan tertutup seperti ini tidak sehat bagi demokrasi,” ungkapnya dalam konferensi pers daring pada Rabu, 22 November 2023.

Baca Juga:  Anak Tebas Ayah Hingga Tewas Sebelum Idul Adha, Berikut Ceritanya

Pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan pemerintah, menurut Rozy, tidak fokus pada pasal-pasal pidana yang telah mengkriminalisasi masyarakat sipil, tetapi cenderung membatasi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyatakan, praktik tertutup, rahasia, dan diam-diam dalam pembahasan undang-undang yang telah menjadi masalah bagi demokrasi, menunjukkan penurunan nilai demokrasi di Indonesia.

Koalisi Serius juga mencatat bahwa pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE masih digunakan untuk menekan suara-suara kritis. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat adanya 89 kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU ITE, antara Januari hingga Oktober 2023. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah menjelang Pemilu 2024.

“Harapan masyarakat sipil terhadap revisi kedua ini adalah perbaikan substansial pada pasal-pasal yang kontroversial, sehingga revisi harus menyeluruh dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” papar Nenden Sekar Arum, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti bahwa revisi kedua UU ITE memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi. Melalui tambahan kewenangan pemutusan akses dan moderasi konten, pemerintah bisa dengan mudah membatasi informasi yang dianggap berpotensi membahayakan.

Dalam kondisi ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU ITE mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menunda pengesahan RUU ITE Perubahan Kedua hingga seluruh pasal bermasalah dibahas secara mendalam tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Baca Juga:  ICJR Soroti Kasus Tersangka Pencurian Meninggal Diduga karena Disiksa Polisi

Mereka juga menyerukan transparansi dalam dokumen revisi kedua UU ITE agar masyarakat dapat berkontribusi sebelum disahkan pada pembahasan tingkat II. Menolak praktik tertutup yang telah merugikan publik sebelumnya, koalisi ini mendesak agar partisipasi publik menjadi bagian utama dari revisi UU ITE.

Daftar Organisasi dalam Koalisi Serius:

  • Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
  • Amnesty International Indonesia
  • Greenpeace Indonesia
  • Indonesia Corruption Watch (ICW)
  • Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
  • Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
  • Imparsial
  • Koalisi Perempuan Indonesia
  • Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
  • Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  • Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
  • LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta
  • LBH Jakarta
  • LBH Masyarakat
  • LBH Pers Jakarta
  • Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
  • Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  • Lintas Feminist Jakarta (Jakarta Feminist)
  • Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
  • Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI)
  • Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
  • Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI)
  • Remotivi
  • Rumah Cemara
  • Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
  • Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
  • Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
  • Yayasan Perlindungan Insani (Protection International)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Marcel Gual

Editor : Alex K

Berita Terkait

Ibu Muda di Labuan Bajo Tertembak OTK Saat Berbelanja di Toko Central
Duh, Calon Pastor di Ngada NTT Cabuli Siswa SMP di Asrama Sekolah, Kini Diburu Polisi
Sindikat Pornografi Anak LGBT Dibongkar FBI di Bandara Soetta, Ini Respon Kemen PPPA
Polisi dan FBI Ungkap Jaringan Internasional Pornografi Anak LGBT di Bandara Soetta
Guru Besar UGM Beri Petunjuk ke AHY Kalau Punya Nyali Berantas Mafia Tanah
Fakta-Fakta Kasus Perundungan ‘Geng Tai’ di Binus School, Praktik Terlarang 9 Generasi
Jejak Kelam Geng Tai di Binus School, Anak Vincent Rompies Diduga Terlibat Kasus Perundungan
Kejam! ART Asal NTT di Jakarta Disekap Majikan, Ini Kondisinya Sekarang
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru