KPU Larang Pelaku Judi, Mabuk, Berzina Ikut Pilkada 2020

Sabtu, 11 Mei 2019 - 12:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati pada Pilkada 2020. Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf j PKPU tersebut diatur persyaratan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Komisioner KPU RI Evi Novida Manik mengatakan, perbuatan tercela banyak dimultitafsirkan termasuk oleh instansi yang mengeluarkan surat keterangan yang bersangkutan. Untuk itu, KPU menjabarkan yang dimaksud perbuatan tercela adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina dan/atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

“Satu judi, karena ini ada dalam penjelasan undang-undang jadi kita penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kita cantumkan langsung dalam PKPU sehingga nanti tidak ada multitafsir yang dimaksud dengan perbuatan tercela ini,” kata Evi dalam uji publik rancangan PKPU di kantor KPU, Rabu (2/10) lalu.

Evi menjelaskan, peraturan tentang tidak diperbolehkannya pelaku perbuatan tercela mengutip pasal 7 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga, ia menegaskan tidak keluar dari aturan Undang-undang sebelumnya.

Kemudian, kata dia, pelarangan itu dituangkan dalam pasal 42 tentang dokumen syarat calon. Dalam pasal tersebut memuat surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

“Jadi, nanti ini yang akan mengeluarkan surat keterangannya tidak berdasarkan asumsi-asumsi. Ada surat keterangan yang mendukung seseorang itu pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam undang-undang atau tidak,” ujar Evi melanisir Republica.co.id.

Ia menambahkan, surat keterangan yang menyatakan bakal calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga Polri untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang beda provinsi dari domisilinya.

Baca Juga:  DPR Setujui Revisi UU Kejaksaan, PAN Soroti Wewenang Penyadapan Jaksa

Perubahan dalam PKPU yang dimaksud yakni Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 huruf j disebutkan, “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang meliputi: 1. judi; 2. mabuk; 3. pemakai atau pengedar narkotika; 4. berzina; dan/atau 5. perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.”

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Adian Napitupulu Sebut Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Sebut Hak Angket Tak Bisa Dipakai untuk Usut Kecurangan Pemilu
Harga Beras Naik Dicurigai untuk Dana Program Makan Siang Gratis
Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI
Ade Armando dan Venna Melinda Kecewa Suaranya Hangus Gegara PSI dan Perindo Gagal Lolos
Sindir Ganjar Soal Hak Angket, PSI: Usulan Muncul dari Politisi yang Tak Siap Terima Kekalahan!
Resmi Jadi Anak Buah Jokowi, AHY Tolak Halus Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:56 WIB

Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:35 WIB

Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:25 WIB

Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:26 WIB

Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:04 WIB

NTT Mulai Terapkan Program Makan Siang Gratis untuk Pelajar SMA dan Guru

Berita Terbaru