KPU Minta DPR Revisi UU Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada

Kamis, 11 April 2019 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta DPR merevisi undang-undang Pilkada yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri.

“Kami tentu berharap ada revisi terhadap undang-undang. Karena kan semua pihak, kalau saya lihat komentarnya, sepanjang ini diatur di dalam undang-undang maka kita bisa terima,” kata Arief yang menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Pada Pilkada lalu, KPU melarang eks narapidana koruptor, kejahatan narkotika, dan kejahatan seksual anak ikut Pilkada. Itu diatur dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017. Namun demikian, peraturan ini digugat calon ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Arief, pentingnya pelarangan ini untuk mendapatkan calon kepala daerah yang berkualitas dan tidak cacat hukum. 

“Maka harus kita cari betul betul yang sangat baik, dalam tanda kutip dia harus sosok yang sempurna kira kira seperti itu,” kata Arief. 

Baca Juga:  DPD Golkar Sepakat Calonkan Melki Laka Lena di Pilgub NTT 2024

Berkaca dari pemilu sebelumya, banyak calon kepala daerah yang sudah ditahan tapi tetap mencalonkan diri. Bahkan beberapa di antaranya terpilih sebagai pemenang.

“Nah problemnya undang undang ini mau direvisi gak. Kalau mau direvisi tentu KPU sangat senang. Karena KPU akan mendorong ini masuk di dalam undang undnag pemilihan kepala daerah,” jelas dia.

Sekadar informasi, RDP dengan Komisi II guna membahas syarat-syarat pencalonan, teknis verifikasi, dan jadwal verifikasi, terutama untuk dukungan calon perseorangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Resmi Jadi Anak Buah Jokowi, AHY Tolak Halus Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN
AHY Dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN, Ini Kata PDIP
SBY Restui AHY Bergabung ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN
AHY ‘Naik Kelas’, Resmi Jadi Menteri ATR/BPN di Sisa Masa Jabatan Jokowi
AHY Ketemu Prabowo sebelum Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN
Ganjar Desak Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Ace Golkar: Buktikan Dulu
Jokowi Beri Lampu Hijau Soal Isu Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY: Tunggu Besok!
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 22:29 WIB

Ayah Selingkuh dengan Pacar Anaknya, 4 Orang Saling Baku Hantam di Jalan

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:40 WIB

Dinilai Bertindak Arogan ke Dokter Berpangkat Kolonel, Netizen Cibir Mayor Teddy: Ajudan Lebay!

Senin, 19 Februari 2024 - 09:50 WIB

Pergoki Suami Selingkuh dengan Teman Kantor, Wanita Ini Justru Terima Kasih ke WIL

Minggu, 18 Februari 2024 - 11:25 WIB

Istri Selingkuh Saat Suami Sibuk Bekerja di Luar Kota, Terbongkar saat Salat Tahajud

Selasa, 13 Februari 2024 - 16:34 WIB

Pria Miskin Nyamar Jadi Konglomerat, Perdaya Puluhan Wanita Hingga Miliaran Rupiah

Jumat, 9 Februari 2024 - 08:29 WIB

Viral! Suami Ketahuan Selingkuh di Indekos, Istri Pergoki Tanpa Busana

Kamis, 25 Januari 2024 - 17:19 WIB

Eks Bintang Film Panas Mia Khalifa Dikecam Usai Kepergok Pakai Masker Bekas Kotoran Anjing

Selasa, 23 Januari 2024 - 18:02 WIB

Viral, Pencuri Babi di Bealaing Manggarai Diarak Warga, Tangan dan Kaki Diikat Pakai Tali

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB