Mengenal Apa Itu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup di Pemilu, Kenapa Jadi Polemik?

Sabtu, 1 April 2023 - 16:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mekanisme pemilihan anggota legislatif (pileg) pada Pemilu 2024 menjadi polemik luas mengenai sistem yang cocok, apakah proporsional terbuka atau tertutup.

Setidaknya delapan fraksi partai politik (parpol) di Senayan sepakat agar pileg 2024 tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang masih berlaku saat ini. Sementara, PDIP, menjadi satu-satunya parpol yang mengusulkan sistem proporsional tertutup.

Lalu apa itu proporsional terbuka dan tertutup?

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat mencoblos partai politik. Dalam sistem ini, kandidat atau caleg dipersiapkan langsung oleh partai politik.

Sementara, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos partai politik atau nama calon anggota legislatif yang diharapkan duduk di parlemen.

Apa yang Didebatkan?

Polemik sistem proporsional tertutup menjadi riuh setelah disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Dia berasumsi ada kemungkinan pemilu kembali menggunakan sistem tertutup berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Gugatan UU Pemilu dilayangkan sejumlah kader PDIP dan Partai NasDem mengajukan uji materi atau judicial review terhadap sejumlah Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menggugat pasal yang mengatur pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos calon anggota legislatif atau sistem proporsional terbuka. Mereka ingin proporsional tertutup yang diterapkan.

Sejumlah Pasal yang digugat yaitu Pasal 168 ayat 2, Pasal 342 ayat 2, Pasal 353 ayat 1 huruf b, Pasal 386 ayat 2 huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat 2, dan Pasal 426 ayat 3 UU Pemilu.

Terbaru, DPP Nasdem mengirimkan surat ke MK agar nama Yuwono Pintadi dikeluarkan dari daftar pemohon uji materiil UU Pemilu. DPP Nasdem berdalih, Yuwono bukan lagi kader atau anggota Partai Nasdem.

Argumentasi

Sejak 2008, sistem pemilu yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka. Sistem tersebut diberlakukan sebagai bentuk ketaatan kepada putusan MK tanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, MK menyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah sistem suara terbanyak.

Baca Juga:  Dukung Pariwisata di Kota Super Premium, Kantor Imigrasi Labuan Bajo Ajukan Kenaikan Tipe

Pada bagian pertimbangan putusan pada 2018, hakim MK menyatakan bahwa sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat. Sebab, kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan, sistem proporsional tertutup dapat menghemat anggaran pemilu.

“Dari kalkulasi yang kita lakukan, kalau kita ekstrapolasikan saja dengan menggunakan inflasi, kita future value kan pada tahun 2004 kan ada tiga pemilu. Pileg, pilpres putaran satu, pilpres putaran dua, itu biayanya sekitar 3,9 triliun. Kalau dengan inflasi 10 persen saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya, itu perkiraan 31 triliun,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1).

Hasto menilai model proporsional tertutup lebih sederhana dan menghemat anggaran. Menurutnya, hal itu juga meminimalisir terjadi manipulasi suara.

“Dan begitu banyak penyelenggara pemilu berguguran karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks. Itu nanti semua bisa dicegah,” katanya.

Politikus PAN Intan Fauzi menyatakan penerapan sistem proporsional terbuka di pemilihan legislatif (pileg) 2024 masih sangat relevan. Menurutnya, model proposional tertutup justru akan merugikan perempuan.

“Berkaca pada pemilu sistem proporsional tertutup, caleg perempuan seringkali ditempatkan di nomor urut buntut, setelah petahana legislator, pengurus harian partai, dan kalangan elit partai,” ujar Intan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/1).

Menurut Intan, sistem proporsional terbuka memenuhi prinsip demokrasi yang amat mendasar yakni pengakuan kedaulatan rakyat maupun prinsip persamaan di hadapan hukum. “Oleh karena itu masih sangat relevan diterapakan di Pemilu 2024,” kata Intan.

Intan menerangkan, dalam sistem proporsional terbuka, semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Menurut Intan, hal itu sangat tepat bagi caleg perempuan untuk ikut berkompetisi mendapatkan simpati di masyarakat.

Baca Juga:  Cobaan Berat Menimpa Ruben Onsu dan Sarwendah, Idap Penyakit Langka hingga Bikin Wasiat

Intan lantas menyinggung affirmative action pada UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap dapil harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama calon legislatif di pemilu terbuka.

“Sistem proporsional terbuka adalah solusi tepat untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, tanpa mencederai hak masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen,” kata anggota Komisi IV DPR ini.

Argumen Daur Ulang

Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate menilai argumen yang disampaikan PDIP mengenai mekanisme pemilu dengan sistem proposional tertutup hanya sekedar daur ulang.

Pangkalnya, kata dia, perbedatan mengenai sistem terbuka atau tertutup sudah selesai pada 2008 lalu ketika DPR melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu.

“Secara politik saat itu kita semua sepakat untuk menggunkan sistem proposional terbuka. Argumen yang digunakan saat ini adalah argumen daur ulang, karena ini sudah disampaikan semua dulu,” kata Johnny dalam pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Rabu (4/1).

Johnny menerangkan, saat dilakukan kodifikasi UU Pemilu, perdebatan mengenai sistem proposional terbuka atau tertutup sudah dibahas dengan segala argumentasinya. Puncaknya, kata dia, semua fraksi sepakat jika pemilu digelar dengan sistem proposional terbuka.

“Argumen itu sampai pada puncak sistem proposional terbuka, dengan harapan kewenangan dan hak-hak rakyat bisa digunakan, dan bisa mengetahui langsung wakil rakyatnya. Dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita,” tutur Johnny.

Oleh sebab itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini mengatakan, apabila argumen yang sama dijadikan dalil maka hal tersebut merupakan upaya perampasan hak konstitusional rakyat untuk memih wakilnya secara langsung.

“Satu hal yang Nasdem ingatkan, hak kedaulatan yang kita berikan secara luas kepada konstituen, jangan dirampas kembali,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers
Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:26 WIB

Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:07 WIB

AHY Dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN, Ini Kata PDIP

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:55 WIB

SBY Restui AHY Bergabung ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:40 WIB

AHY ‘Naik Kelas’, Resmi Jadi Menteri ATR/BPN di Sisa Masa Jabatan Jokowi

Rabu, 21 Februari 2024 - 11:43 WIB

AHY Ketemu Prabowo sebelum Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN

Rabu, 21 Februari 2024 - 09:37 WIB

Ganjar Desak Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Ace Golkar: Buktikan Dulu

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:41 WIB

Jokowi Beri Lampu Hijau Soal Isu Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY: Tunggu Besok!

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:01 WIB

AHY Dikabarkan Jadi Menteri ATR/BPN: Demokrat Siap Jadi Abdi Negara, Tapi Tunggu Tawaran Resmi

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB