Natalius Pigai Sentil Rendahnya Kualitas Pimpinan Istana Negara

Sabtu, 4 April 2020 - 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai melihat belakangan ini komunikasi yang terjadi di antar kementerian Kabinet Indonesia Maju terjadi berantakan.

Aktivis Natalius Pigai menyampaikan hal itu dalam merespons silang pendapat mengenai larangan mudik lebaran di tengah virus corona hingga mengenai rencana pembebasan narapidana.

Ia menilai selama  ini arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tak pernah dijalankan dengan mulus oleh para pembantunya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mereka yang berdebat adalah orang lingkaran presiden. Artinya presiden tidak memberikan petunjuk, tidak mengarahkan mereka dengan baik. Anak buah di bawahnya bergerak dan berjalan sendiri,” ujar Natalius Pigai, Sabtu dini hari (4/4) melansir Politik RMOL.

“Missing comunication yang terputus ini menunjukkan bahwa presiden dalam keadaan lack of capacity, lemahnya, rendahnya kualitas pimpinan di dalam istana negara,” tandas Natalius.

Baca Juga:  Meninggal di Malaysia, Jenazah PMI Digotong Lewati Jalur Longsor di Takari Kupang

Natalius mengatakan persoalan mudik lebaran, hingga pembebasan narapidana merupakan persoalan bangsa yang harus dibereskan secara hati-hati.

“Itu kan sebenarnya petunjuk langsung dari presiden, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik di istana. Ini tentu membuka tabir bahwa proses manajerial kepala negara di mana seluruh kebijakan bersumber dari presiden tidak terlihat,” ujarnya.

Baca Juga:  Mahfud MD: Pemilu Jadi Momentum untuk Menghindari Orang Jahat Jadi Pemimpin

Sebelumnya, silang pendapat terjadi di lingkungan istana negara. Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman memperbolehkan masyarakat mudik selama dilakukan karantina 14 hari. Tak lama pernyataan tersebut diralat oleh Mensesneg Pratikno bahwa pemerintah meminta agar warga tak melakukan mudik.

Dalam hal pembebasan narapidana. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berencana membebaskan ribuan napi termasuk napi koruptor dengan alasan virus corona. Namun sikap menteri Jokowi ini kembali dipermasalahkan oleh orang istana. Adalah Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono yang menganggap pembebasan napi korupsi tak boleh dibebaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Dahsyatnya Badai Tornado Hantam Rancaekek Bandung, Begini Analisis BRIN
Semarak HUT Manggarai Barat ke-21, Pemda Gelar Pasar Murah 15 Ton Beras
Menpan RB: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Bertahap, Perhatikan Kompetensi dan Hunian
Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:06 WIB

Dahsyatnya Badai Tornado Hantam Rancaekek Bandung, Begini Analisis BRIN

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:23 WIB

Menpan RB: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Bertahap, Perhatikan Kompetensi dan Hunian

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Berita Terbaru