Pemda Manggarai Tidak Hadir Bahas Anggaran Pilkada 2020

Rabu, 10 Juli 2019 - 22:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintahan Daerah (Pemda) Manggarai tidak hadir dalam pembahasan anggaran Pilkada di Jakarta, Senin (7/10). Komisioner KPUD Manggarai Albert Effendi mengatakan, dari Kabupeten Manggarai hanya Pemda Manggarai yang tidak hadir.

“Pak Ketua KPU masih di Jakarta. Tapi info dari beliau, Pemda Manggarai tidak ikut ke Jakarta, entah alasan apa. Jadi, penandatanganan NPHD belum jelas kapan,” kata Albert Effendi, Senin (7/10).

Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat merupakan dua dari sembilan kabupaten di NTT yang belum menandatangani NPHD karena belum selesainya pembahasan rencana kebutuhan biaya (RKB).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkab Manggarai sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp12,1 miliar untuk membiaya tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Dana tersebut lebih kecil dari anggaran yang diajukan KPUD Manggarai.

Menurut Albert, ada beberapa prinsip utama pengelolaan dana hibah yang disampaikan Dirjen Keuangan Daerah pada Kemandagri hari ini. Pertama, tidak ada alasan bagi semua daerah untuk tidak menganggarkan dana Pilkada. Sebab, alasan fiskal minus atau ketiadaan anggaran karena Pemilu agendanya sudah dapat diprediksi.

Baca Juga:  Emelia Nomleni Resmi Jabat Ketua DPD PDIP NTT

Kedua, standar pengelolaan adalah APBN, bukan standar daerah. “Jadi tidak ada argumen pemeriksaan oleh inspektorat kabupaten, setelah NPHD ditandatangan, murni pemeriksa BPK kepada KPU
3,” jelas dia.

Kementerian Dalam Negeri sendiri memperpanjang waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) hingga 14 Oktober 2019 bagi kepala daerah dari tenggat waktu NPHD, yakni 1 Oktober 2019 lalu.

Keputusan perpanjangan waktu tersebut adalah hasil Rapat Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Senin (7/10) dengan perwakilan daerah yang belum menyelesaikan NPHD atau anggaran dana hibah untuk pilkada-nya.

“Sesuai dengan apa yang tadi disepakati di dalam rapat koordinasi ini, maka pemerintah memberi waktu cukup longgar (penyelesaian NPHD), sampai tanggal 14 Oktober 2019,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin.

Karena sudah diperpanjang, maka Kemendagri berharap tidak ada daerah yang terlambat lagi menyelesaikan NPHD-nya. Batas waktu hingga tanggal 14 Oktober 2019 dipilih dikarenakan ada kebutuhan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 pada bulan November.

Baca Juga:  Survei: Generasi Milenial Idolakan Airlangga dan Ganjar di Pilpres 2024

“Jadi, dari sisi regulasi, memang idealnya 1 bulan sebelumnya (tahapan pilkada), tapi waktu itu sengaja dibuat sedikit agak longgar agar jika ada kendala-kendala di lapangan, masih ada ruang (untuk perbaiki),” kata dia.

“Tetapi prinsipnya, daerah yang sudah terlambat (tanda tangani NPHD), kami sudah lakukan teguran,” lanjut Syafruddin.

Hingga saat ini, dari catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada sebanyak 209 daerah yang sudah menandatangani NPHD. Jumlah tersebut terdiri atas 203 KPU kabupaten/kota dan 6 KPU Provinsi.

Sisanya, masih menyisakan 61 daerah yang belum menandatanganinya. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada 163 daerah yang menyelesaikan NPHD Bawaslu dan 107 daerah yang masih berproses.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November
MK: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November, Tak Boleh Diubah!
Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi
Connie Bakrie Soroti Dasar Hukum Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
KPK Belum Ambil Sikap Terhadap Program Makan Siang Gratis
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 16:01 WIB

Cara Pinjam Uang di BRImo, Pinjaman Rp 10 Juta Angsuran Cuma Rp 200 Ribuan

Jumat, 1 Maret 2024 - 13:45 WIB

3 Cara Cepat Uninstall Aplikasi di Windows 11

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:12 WIB

Mudah! Pinjaman Uang Online di Livin by Mandiri, Langsung Cair!

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:12 WIB

Simak! Ini Ciri-ciri KK yang Berhak Terima BLT Rp900.000 di Tahun 2024

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:35 WIB

Cara Mudah Pinjam Uang Rp 20 Juta di BCA Mobile, Angsuran Cuma Rp 700 Ribuan!

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:46 WIB

Cara Melacak Lokasi Orang Lain Melalui WhatsApp

Senin, 19 Februari 2024 - 10:20 WIB

Tips Memilih Jasa Cleaning Service untuk Perusahaan

Rabu, 7 Februari 2024 - 19:43 WIB

Rahasia Keberuntungan di Tahun Naga Kayu: Angka 9 Bawa Keuntungan, 5 Bawa Kemalangan

Berita Terbaru

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik., Foto: RRI

Pemilu

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Sabtu, 2 Mar 2024 - 11:44 WIB

Reruntuhan jet tempur milik Myanmar jatuh di area persawahan desa Kyunkone yang berjarak satu jam dari ibu kota Naypyidaw, Selasa (3/4/2023). Foto: AFP

News

Jet Tempur MiG-29 Militer Myanmar Jatuh, Pilot Selamat

Sabtu, 2 Mar 2024 - 10:36 WIB