Pemekaran Wilayah Hanya untuk Daerah Perbatasan dan Kepulauan

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpandangan, pemekaran wilayah bisa saja dilakukan, tetapi sifatnya sangat selektif. Daerah-daerah yang bisa dilakukan pemekaran adalah wilayah perbatasan dan kepulauan.

“Untuk wilayah perbatasan dan kepulauan, itu (pemekaran, Red) penting. Sebagai tanda kehadiran negara,” ujar Endi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komite I di gedung DPD, Jakarta, Rabu (16/10).

Endi mengaku dari segi kelayakan, daerah-daerah perbatasan dan kepulauan bisa saja tidak layak dimekarkan. Sebagai contoh dari segi jumlah penduduk, daerah perbatasan tidak masuk dalam kategori pemekaran karena jumlah penduduknya sedikit. Dari segi potensi ekonomi juga tidak layak karena hasil-hasil daerah sebagai penopang percepatan pembangunan wilayah pemekaran tidak ada.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berbeda dengan Jawa yang potensi ekonominya besar dan jumlah penduduk banyak. “Kalau memakai kriteria seperti itu, nanti yang dimekarkan wilayah-wilayah di Jawa saja. Padahal yang butuh kehadiran negara adalah di daerah perbatasan. Maka prioritas pemekaran adalah daerah perbatasan dan wilayah kepulauan,” jelas Endi melansir BeritaSatu.

Dia juga meminta ada evaluasi atas 223 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah dibentuk sejak tahun 1999. Evaluasi sangat penting untuk mengetahui perkembangan pembangunannya.

Baca Juga:  Kontoversi RKUHP: Negara Atur Urusan Ranjang Warga, Sekamar Bisa Dipidana!

“Jika ada yang gagal, jangan langsung digabung atau dikembalikan ke wilayah induknya. Perlu ditempatkan di bawah bimbingan teknis Kementerian Dalam Negeri. Mereka diberi kesempatan untuk perbaiki diri. Kalau tetap gagal maka harus digabung atau kembali ke wilayah induk,” saran Endi.

Sementara anggota DPD dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Paul Liyanto mendukung pernyataan Endi. Dia mendesak pemerintah agar mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas untuk dimekarkan adalah NTT.

“Kami di NTT terdiri dari ratusan pulau. Kami juga diapiti tiga negara yaitu Timor Leste, Australia, dan New Zeland. Negara-negara tetangga kami sudah maju-maju, sementara kami masih terseret. Kami iri terhadap mereka. Satu cara agar bisa mengejar mereka adalah membuka pemekaran. Pemekaran akan mempercepat akselerasi pembangunan,” jelas Abraham.

Baca Juga:  Dini Sera Afrianti Meninggal Dianiaya Anak, PKB Copot Edward Tannur dari Komisi IV DPR RI

Dia mengakui desakan pemekaran kadang digunakan untuk meraih elektoral dari para politisi. Terhadap fakta seperti itu, pemerintah harus memberikan kriteria dan syarat yang ketat. Misalnya, pemekaran hanya untuk wilayah-wilayah strategis dan wilayah perbatasan.

“Pemekaran jangan menjelang pemilu karena pasti ada yang memanfaatkan. Harus dilakukan seperti sekarang pas anggota parlemen baru dipilih,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 1999 hingga 2014, ada 223 DOB yang dibentuk. Jumlah itu terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Saat ini ada 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang berdiri di Indonesia.

Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014-2019, tidak ada pemekaran wilayah baru. Hal itu karena pemerintah mengembali kebjikanan moratorium. Dalam periode kedua 2019-2024, belum ada tanda-tanda kebijakan itu dicabut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi
Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras
Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024
Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial
Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers
Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang
Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen
Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:56 WIB

Perpres Publisher Rights hanya Berlaku untuk Perusahaan Media yang Tercatat di Dewan Pers

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:35 WIB

Ratusan Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung di Bandung dan Sumedang

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:25 WIB

Potret Siswa SMA Papua ‘Trada Kata Terlambat’ untuk Sekolah Tuai Pujian Netizen

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:26 WIB

Hantam Rancaekek Bandung, Kenali Beda Kekuatan Tornado dan Angin Puting Beliung

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:04 WIB

NTT Mulai Terapkan Program Makan Siang Gratis untuk Pelajar SMA dan Guru

Berita Terbaru