Pencalonan Gibran Anak Jokowi, Dinasti Politik atau Kompetensi?

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keputusan DPP PDI Perjuangan untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Walikota Solo (Cawalkot) menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan hanya internal PDI Perjuangan tetapi juga publik nasional. 

Media massa maupun media sosial menampilkan pencalonan ini dari berbagai sudut pandang. Sehingga pencalonan Walkot Solo kali ini menjadi perhatian nasional, bahkan level perhatian publik untuk pilkada Solo ini mungkin hanya sedikit dibawah DKI Jakarta. 

Bahkan perhatian publik bahkan sudah dimulai ketika Gibran baru mendeklarasikan niatnya untuk terlibat di pilkada pada akhir tahun 2019.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lantas, apakah pertimbangan keputusan pencalonan Gibran ini karena Gibran anaknya Jokowi, alias untuk membangun dinasti politik seperti yang diopinikan segelintir orang dan media?

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan pencalonan Gibran melalui keputusan yang matang berdasarkan pertimbangan yang rasional, termasuk melihat kompetensinya.

 “Pasti tidak! Karena kalau partai seperti PDI Perjuangan mengusung Calon di Pilkada tentu pertimbangannya adalah untuk memperoleh dukungan dan memenangkan pilkada,” kata Andreas dalam rilis pers yang diterima Tajukflores.com, Selasa (21/7).

Baca Juga:  Melky Laka Lena Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar NTT

Menurut Andreas, bagi PDI Perjuangan memenangkan pilkada yang paling ideal adalah dengan kader partai yang mumpuni sehingga kepemimpinan di daerah tersebut bermanfaat untuk rakyat. “Dan pada akhirnya dengan kader yang sukses memimpin daerah akan mengharumkan nama partai, meningkatkan elektoral partai dan terjadi proses kaderisasi untuk kelanjutan kepemimpinan partai baik daerah maupun nasional,” ujarnya.

Andrea mengatakan argumentasi membangun dinasti politik dalam alam demokrasi yang terbuka sebagaimana yang berlangsung di Indonesia saat ini menjadi tidak relevan.

Menurutnya, dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat. Dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yg dipraktekan Korut saat ini.

“Yang memutuskan siapa Walkot Solo dalam pilkada Solo nanti adalah rakyat Solo, bukan Jokowi, bukan pula Partai,” tegas Andreas.

Andreas mengatakan bukan type seorang Jokowi untuk menjagokan anaknya atau keluarganya untuk jabatan tertentu baik di bidang politik maupun bisnis.

Hal-hal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) semacam ini, kata Andreas belum terdengar pada diri Jokowi.

Baca Juga:  Hengkang dari PSI, Tsamara Sewot Netizen Singgung Suami Puji Anies Baswedan

“Masih kuat dalam ingatan kita salah satu anaknya Jokowi justru tidak lolos dalam test PNS, malah dibiarkan saja oleh Jokowi.

Padahal, kalau mau, lanjut Andreas tidak sulit bagi Jokowi angkat telepon ke Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) untuk meloloskan anaknya. 

Oleh karena itu, kata Andreas pencalonan Gibran tentu dilakukan melalui pertimbangan yang matang oleh partai, dengan kriteria elektoral dan kompetensi. Dukungam elektoral Gibran, kerja mesin partai PDI Perjuangan ditambah dukungan dari partai2 lain akan menjadi basis elektoral yang kuat bagi Gibran. 

Menurutnya, dari segi kompetensi, meskipun relatif baru dalam dunia politik, dengan latar belakang lingkungan keluarga, pendidikan yang memadai dan pengalaman di dunia bisnis dan jaringan sosial yang dimiliki, tidak berlebihan kalau mengatakan Gibran mempunyai komptensi dasar dan nilai lebih yang memadai untuk memimpin Solo.

“Lepas dari semua itu, mari kita lihat, apa kata rakyat Solo dalam Pilkada nanti,” pungkas Andreas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Adian Napitupulu Sebut Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Sebut Hak Angket Tak Bisa Dipakai untuk Usut Kecurangan Pemilu
Harga Beras Naik Dicurigai untuk Dana Program Makan Siang Gratis
Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI
Ade Armando dan Venna Melinda Kecewa Suaranya Hangus Gegara PSI dan Perindo Gagal Lolos
Sindir Ganjar Soal Hak Angket, PSI: Usulan Muncul dari Politisi yang Tak Siap Terima Kekalahan!
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru