Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan, idealnya dalam sistem multipartai sebagaimana yang dianut Indonesia saat ini, tidak perlu ada pembatasan partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu.
“Namun, fakta menunjukkan bahwa hak rakyat untuk membentuk partai di Indonesia sudah sangat overdosis, sehingga perlu pembatasan partai politik peserta pemilu yang diatur melalui regulasi,” kata Ahmad Atang di Kupang, Selasa (3/9/2019) melansir Antara.
Dia mengatakan hal itu, berkaitan sistem multipartai yang dianut dan wacana menaikkan ambang batas perolehan suara minimal parpol dalam pemilu (parliamentary threshold/PT) dari empat dalam Pemilu 2019 menjadi lima persen Pemilu 2024 dan berlaku secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ahmad Atang, PT merupakan sarana untuk menyeleksi partai politik yang mendapatkan dukungan rakyat secara formal melalui pemilu. “Karena itu, hidup matinya partai politik tergantung hasil pemilu,” katanya.
Dia mengatakan, dengan usulan menaikkan PT 5 persen di satu sisi akan memperketat kompetisi politik antarpartai pada pemilu mendatang, namun di sisi lain akan memperkecil pilihan politik masyarakat.
Apalagi jika PT ini akan berlaku secara nasional maka peluang partai papan bawah akan gulung tikar, dan bagi partai kelas menengah ke atas, PT 5 persen bukan ancaman akan eksistensi partai, namun partai level bawah justru akan melalukan perlawanan terhadap wacana ini.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
