Isu kudeta Presiden Jokowi dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 yang di kemukakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mendapat respon juga dari berbagai pihak.
Misalnya, aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri.
Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta justru akan datang dari dalam lingkar kekuasaan.
Menurut dia, kominikasi politik yang kerap besebrangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu Presiden bisa diartikan salah satu wujud di lingkaran pengusa yang berusaha menggusur Jokowi.
“Makanya menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbulnya dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil,” ujar Adib Miftahul mengutip RMOL, Jumat (5/6).
Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasanya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi.
Simbol opisisi itu, kata dia, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat, Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta.
Tetap Terhubung Dengan Kami:



CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.