Peran Daerah Asal Dinilai Jadi Solusi Atasi Masalah TKI Ilegal

Peran aktif daerah asal TKI ilegal disebut sebagai salah satu solusi tentang berbagai masalah pekerja migran. Peran itu seperti memberi bekal ketrampilan dan kesadaran hukum bagi pahlawan devisa itu.

“Khususnya keperdulian Pemerintah Daerah NTT, Jatim dan Sulsel sebagai daerah daerah asal terbanyak TKI,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan, Kaltara Muhammad Amin SH di Nunukan, Sabtu (6/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam topik Indonesia Menyapa Perbatasan kerja sama Kominfo, RRI dan Kantor Berita Antara dengan tema “Dilema Poros Perbatasan, Masalah dan Solusinya”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Imbauan itu juga bagi semua daerah yang mengirim warganya sebagai TKI melalui pintu Nunukan. Secara kebijakan, Pemkab sangat mendukung Poros Perbatasan dengan menyiapkan infrastruktur di daerah tapi masalah TKI bukan hanya di Nunukan tapi mulai dari daerah asal hingga di negara tujuan.

Poros Perbatasan merupakan program pelayanan terintegrasi antara Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Imigrasi, Disdukcapil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan instansi lainnya.

Berdasarkan data, kata dia warga Nunukan atau Kaltara menjadi TKI sangat kecil namun justru didominasi ketiga daerah itu.

Padahal masalah TKI bukan di Nunukan namun berawal dari persoalan di daerah asal serta di negara tujuan, untuk wilayah Nunukan adalah Malaysia.

Masalah di daerah asal yang harus membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, antara lain memberikan ketrampilan, dokumen yang lengkap serta kesadaran hukum.

Halaman : 1 2 Selanjutnya