Peringatan Keras Mendagri Soal Konvoi Saat Pendaftaran Paslon di KPUD

Sabtu, 9 Mei 2020 - 00:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menegaskan soal larangan arak-arakan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2020 di 270 daerah.

Menurut Tito, para bakal paslon harus mematuhi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Tito menyatakan, tahap pendaftaran bakal paslon merupakan titik krusial atau rawan. Karena kebiasaan selama ini, pemilihan di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, selalu terjadi arak-arakan, konvoi, dan berbondong-bondong datang ke Kantor KPUD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah melalui Peraturan KPU sudah menjelaskan secara tegas, tidak boleh ada arak-arakan, konvoi-konvoi, bahkan jumlah yang terbatas pada saat pendaftaran di KPUD masing-masing,” ujar Tito dalam rapat koordinasi melalui video conference di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Jumat (4/9)

Baca Juga:  Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI

Untuk itu, Tito mengimbau agar setiap tahapan Pilkada benar-benar menjadi momentum untuk memupuk optimisme di tengah masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai sebaliknya, justru Pilkada menimbulkan rasa pesimisme masyarakat karena dianggap sebagai media penularan Covid-19.

“(Untuk itu) mulai hari ini ini kita harus menunjukkan sikap tegas. Karena kalau terjadi pengumpulan massa besar, arak-arakan, konvoi, berbondong-bondong, apalagi tidak mengindahkan protokol (kesehatan Covid-19), ini akan menjadi yang tidak baik,” kata Tito.

Senada dengan itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa KPU melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur dengan jelas tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan selama masa pendaftaran.

Baca Juga:  Peluang Ganjar Jadi Capres Lebih Besar tanpa Dukungan PDIP

“Pertama, tidak boleh melakukan arak-arakan. Jadi tidak boleh membawa pendukung yang begitu banyak untuk datang ke kantor KPU melakukan pendaftaran. Karena itu akan sangat berisiko menjadi sarana terjadinya penyebaran virus Covid-19,” kata Arief.

Kemudian, kata Arief, ketika masuk ke dalam ruang pendaftaran di kantor KPU juga dibatasi orang-orang yang bisa masuk.

“Nah, kami berkaitan dengan proses pengamanan dan ketertiban tentu membutuhkan dukungan dari para pihak terkait, misalnya kepolisian, dukungan dari TNI, juga teman-teman dari Satpol PP,” kata Arief.

Dalam rapat yang diinisiasi Mendagri tersebut, selain Ketua KPU RI turut serta secara virtual Ketua Bawaslu RI Abhan untuk memberikan arahan. Adapun peserta terdiri dari Kepala Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, serta KPU Daerah dan Bawaslu Daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November
MK: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November, Tak Boleh Diubah!
Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi
Connie Bakrie Soroti Dasar Hukum Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
KPK Belum Ambil Sikap Terhadap Program Makan Siang Gratis
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:09 WIB

Hoax: Telat Bayar Pajak Kendaraan Tidak Bisa Beli BBM Subsidi

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:56 WIB

Revitalisasi KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Perlu Kajian Mendalam

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:09 WIB

Wacana Pernikahan di KUA untuk Semua Agama, Ini Kata Disdukcapil 

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:09 WIB

IDI Hormati Putusan MK Tolak Uji UU Kesehatan

Jumat, 1 Maret 2024 - 12:06 WIB

Pengorbanan di Papua, Brimob Polda NTT Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:03 WIB

Promosi Pariwisata Indonesia Dinilai Kalah Jauh Dibanding Negara Lain

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:03 WIB

Jokowi Sebut Banyak Investor yang Antre Mau Investasi ke IKN

Kamis, 29 Februari 2024 - 19:39 WIB

Pedagang Kantin Protes Harga Menu Makan Siang Gratis Rp15 Ribu

Berita Terbaru

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik., Foto: RRI

Pemilu

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Sabtu, 2 Mar 2024 - 11:44 WIB