PIAR NTT Minta Pemprov Bekukan PJTKI

Sabtu, 7 September 2019 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta mencabut izin perusahan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang terbukti melakukan pengiriman TKI ilegal yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan Direktris Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR), NTT, Sarah Leri Mboeik di Kupang, Selasa (9/7/2019).

Sarah mengungkapkan hal itu menyusul digagalkanya pengiriman 30 orang TKI yang direkrut PT Bukit Mayak Asri (BMA) untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia yang diduga melalui pemalsuan dokumen milik pencari kerja.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah NTT perlu bersikap tegas dengan mencabut izin perusahan yang merekrut calon tenaga kerja tanpa prosedur. Kejadian ini sangat memprihatinkan di saat pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri,” ujarnya.

Baca Juga:  Manggarai Prioritaskan Guru dan Penyuluh Pertanian Ikut Tes P3K

Ia mengatakan, pemerintah perlu juga mengoptimalkan pengawasan terhadap berbagai PJTKI yang beroperasi di NTT dalam mengantisipasi adanya perekrutan dan pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.

“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu bekerja keras lagi dalam melakukan pengawasan sehingga kasus-kasus dialami puluhan tenaga kerja dari empat Kabupaten di Pulau Sumba tidak terulang,” tegasnya.

Sarah mengatakan dalam kasus perekrutan puluhan tenaga kerja dilakukan PT BMA ada dokumen milik tenaga kerja asal Pulau Sumba yang dipalsukan demi meloloskan pengiriman calon tenaga kerja ke Malaysia.

Baca Juga:  Gubernur NTT Minta Jaksa Tangkap Penyelenggara Festival yang Tak Berdampak Ekonomi

Beberapa dokumen milik tenaga kerja yang dipalsukan pihak perekrut seperti KTP, ijasah, dan umur.

“Apabila ada perusahan melakukan hal seperti ini maka sepatutnya izinya dibekukan. Ini persoaln kemanusiaan yang perlu disikapi secara serius daerah ini,” pungkas mantan anggota DPD RI ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tajukflores.com pada Maret lalu satuan tugas (Satgas ) NTT gabungan pemerintah telah menggagalkan 160 orang calon TKI ilegal.

Rata-rata petugas menahan calon TKI ilegal di Bandara El Tari Kupang dan pelabuhan. Calon TKI ilegal tersebut melakukan modus pemalsuan dokumen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada
Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa
HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye
Dulu Berjaya Kini Layu Menguning Terkena Penyakit, Jerit Petani Pisang di Manggarai Barat
Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT
Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi
Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras
Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru