Pilkada Tak Langsung, Retorika Elit hingga Jadi Bancakan Parpol

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat membuka rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Hotel Ritz Carlton beberpa waktu lalu mengatakan partainya membebaskan biaya dalam Pilkada 2020.

Pernyataan itu keluar di tengah usulan untuk mengevaluasi pilkada langsung yang membuat sebagaian besar warga menduga adanya keinginan partai politik kembali ke pilkada tidak langsung alias melalui DPRD.

Namun, apa yang diungkap Airlangga sebenarnya retorika elit politik. Sebab pada kenyataanya, mahar politik di tingkat daerah tetap berlaku. Beberapa waktu lalu, seorang calon bupati menceritakan kegalauannya soal biaya jika dirinya maju sebagai bupati di Pilkada 2020.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski sebagaian besar keluarga dan kolega politiknya mendukung, dia pun memutuskan untuk mendaftar sebagai calon wakil bupati.

“Jujur soal biaya kita kalah, maka saya putuskan untuk tetap jadi calon wakil bupati,” katanya.

Wacana evaluasi langsung dinyatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Evaluasi langsung muncul berdasarkan rekomendasi dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap sistem pilkada langsung yang sudah berjalan selama 15 tahun.

Tito menegaskan perlunya evaluasi karena yang sistem yang berjalan selama ini lebih banyak dampak negatifnya. Yakni biaya tinggi, rentan konflik, dan maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah dan sebagainya.

“Konstitusi memang merumuskan bahwa pemilhan gubernur/bupati/wali kota secara demokratis. Awal-awalnya setelah amandemen, kita masih pakai rejim Orba yaitu melalui DPRD. Kemudian dirubah ke mekanisme langsung, dan sukses. Dengan catatan waktu itu ialah harus dievaluasi. Menurut saya evaluasi sudah saatnya dilakukan. Dan evaluasi ya jelas tidak  berarti kembali ke DPRD,” kata pakar filsafat politik dari Unika Widya Mandira Kupang, Norbertus Jegalus saat dihubungi Tajukflores.com melalui sambungan telpon, Jakarta, Jumat (22/11).

Norbertus mengatakan bahwa evaluasi terhadap pilkada langsung sangat perlu dilakukan. Namun dia meyakini terjadi penolakan besar dari masyarakat apabila pemilihan kembali melalui DPRD. Alasannya, hal yang dibenci oleh rakyat selama ini adalah budaya sogok atau penyuapan terhadap DPRD. Selain itu, partisipasi rakyat dalam pilkada sangat subsantif, dan secara langsung melegitimasi pemimpin yang dipilihnya.

“Saya yakin sekali akan ada ledakan civil society kalau itu kembali kepada DPRD. Memang akan muncul argumentasi dari parpol bahwa sistem langsung dan tidak langsung itu demokratis. Betul, tetapi rakyat, melalui pilkada langsung menunjukan sungguh dihargai hak-nya. Dan itu sangat otoritatf. Jadi saya yakin sekali nanti ada penolakan,” kata dia. 

Baca Juga:  Andreas Parera Yakin Jokowi Mampu Wujudkan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Norbertus menilai dampak negatif biaya yang diutarakan Tito benar adanya. Namun hal itu tidak mengandaikan bahwa pemilihan melalui DPRD tanpa biaya. Dia mengaku belum melihat hasil penelitian akademis yang menyatakan pemilihan melalui DPRD akan murah. Justru, kata dia, pemilihan melalui DPRD akan menjadi lahan bancakan partai politik untuk mendapat keuntungan dari calon yang mendaftar.

“Sebelum partai-partai ini sungguh-sungguh demokratis, mereka ini fungsinya seperti PT (Perseoran terbatas). Dan itu lah kesempatan bagi mereka untuk meraih apa saja yang mereka butuhkan dari para calonnya,” ujar pria yang mendirikan sekolah demokrasi di NTT ini.

Norbertus mengatakan, pemilihan melalui DPRD juga tetap membutuhkan biaya yang tak murah. Setelah lolos mendapat pintu dari partai politik, calon tersebut juga pasti mengeluarkan biaya untuk anggota DPRD yang akan memilihnya.

“Dari pengamatan dan kenyataan yang sudah terjadi, itu tidak otomatis. Partai dibayar, kemudian orang-orang di DPRD juga pasti dibayar,” ujarnya.

Menurut dia, pengakuan para kepala daerah yang mengatakan tanpa mahar atau menyebut dengan angka yang paling kecil hanya retorika politik. Sebab, mereka tentu tidak akan menjawabnya secara jujur. Pada umumnya mereka telah mengeluarkan biaya untuk pendaftaran, kampanye, sosialiasi dan termasuk membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

“Sangat tidak masuk akal seorang calon gubernur hanya mengeluarkan Rp1 miliar saja. Atau calon bupati hanya Rp500 juta. Jadi memang kita harus akui ada biaya yang sanagt besar. Saya tidak tahu hasil penelitian LIPI itu mengevaluasi bagaimana, yang jelas kita akui biaya besar,” kata dia. 

Argumen Tito selanjutnya ialah meninggalkan pilkada langsung karena masyarakat belum terdidik. Menurut Norbertus, argumentasi ini tidak memadai dalam konteks membangun demokrasi. Ketelibatan rakyat merupakan esensi dalam demokrasi. Sementara rakyat yang belum terdidik secara demokratis, kata dia muncul karena partai politik tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas pendidikan politik.

“Itulah yang kita sebut demokrasi adalah point of no return. Jadi kita memang tidak bisa kembali lagi. Harus mengalami seperti itu, membutuhkan biayaa. Kalau masyarakat belum terdidik maka itulah tugas parpol,” kata penulis buku Hukum Kata Kerja, Diskurus tentang Progresif ini. 

Baca Juga:  KPUD: Logistik Pilkada NTT Masih Kurang

Tito sendiri merekomendasikan pilkada asimetris, sebagai salah satu jalan keluar untuk menengahi persoalan ini. Argumentasinya ialah kondisi setiap provinsi dan kabupaten tidak sama. Sebut saja Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Menurut Norbertus, jika menggunakan asimetris, Tito harus mengeluarkan peraturan sebagai landasan hukum. Namun demikian, kata dia sistem asimetris tidak bisa dilakukan di Pilkada 2020 karena akan mengganggu tahapan yang sudah berjalan.

“Sesungguhnya wacana yang dibangun Pak Tito ini untuk meminta tanggapan dari seluruh Indonesia. Tetap prinsipnya evaluasi itu penting dan bukan berarti melalui DPRD. Tetapi para politisi menangkapnya secara positif dan menganggap akan dipilih melalui DPRD. Karena mereka cenderung seperti itu,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, gagasan Tito perlu direspon positif dengan melakukan sejumlah riset, focus group discussion (FGD), indepth interview yang semuanya melibatkan para pakar dan peneliti.

Evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada. Dengan melakukan proses evaluasi yang holistik, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu dapat diteteksi secara terukur.

“Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung. Kemudian, tentunya bisa segera dicarikan pemecahan permasalahannya,” kata Karyono.

Menurut dia, secara garis besar ada dua aspek yang perlu dievaluasi, yaitu aspek yuridis dan teknis. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat kelebihan ataupun kekurangan antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD.

“Ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi” ujarnya.

Dia menegaskan, evaluasi menyuluruh itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD. “Jangan sampai, evaluasi hanya dijadikan alasan pengubahan sistem tanpa melalui pertimbangan yang matang” kata Karyono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Adian Napitupulu Sebut Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Sebut Hak Angket Tak Bisa Dipakai untuk Usut Kecurangan Pemilu
Harga Beras Naik Dicurigai untuk Dana Program Makan Siang Gratis
Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI
Ade Armando dan Venna Melinda Kecewa Suaranya Hangus Gegara PSI dan Perindo Gagal Lolos
Sindir Ganjar Soal Hak Angket, PSI: Usulan Muncul dari Politisi yang Tak Siap Terima Kekalahan!
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru