Padahal kawasan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (TNK) digadang-gadang menjadi destinasi wisata nasional kelas premium penghasil devisa.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Augustinus Rinus mengatakan potensi nilai ekonomi kawasan wisata Labuan Bajo dan TNK bisa mencapai Rp2,3 triliun.
Namun, menurut Augustinus, pendapatan daerah dari sektor pariwisata untuk Kabupaten Manggarai Barat baru mencapai Rp 34,7 miliar pada 2018.
Dia menyebutkan banyak potensi pendapatan daerah yang belum optimal tergali dari kegiatan wisata di Labuan Bajo dan TNK.
“Salah satu sumber hilangnya pendapatan daerah itu adalah dari banyaknya kapal wisata yang lalu-lalang di Labuan Bajo dan TNK namun tidak mengantongi izin atau tidak terdaftar di Pemkab setempat,” ujar dia di Manggarai Barat, Rabu (11/12).
Selain perkapalan, Pemkab Manggarai Barat juga tengah menertibkan agen jasa wisata yang menawarkan paket wisata ke Labuan Bajo. Sebab, banyak agen wisata ke Labuan Bajo yang berkantor di luar Labuan Bajo, bahkan juga di luar negeri.
Saat ini, kata Augustinus, terdapat sekitar 500 kapal yang beroperasi sebagai kapal penunjang pariwisata di kawasan Labuan Bajo untuk mengangkut para wisatawan. Mayoritas kapal ini adalah kapal pinisi yang tergolong mewah dan menjadi salah satu fasilitas untuk paket wisata premium bagi wisatawan ke Labuan Bajo dan TNK.
Namun, dari 500 kapal itu, pada awalnya hanya 56 kapal yang terdaftar. Setelah dilakukan penertiban oleh Disparbud Manggarai Barat, saat ini sudah sekitar 300 kapal yang terdaftar dan berkantor di Labuan Bajo.
Sisa sebanyak 200 kapal merupakan kapal yang tidak berkantor di Labuan Bajo. Alhasil 200 kapal tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah, termasuk dari nihilnya penerimaan pajak yang disumbang mereka.
“Masih sekitar 200 kapal lagi yang kita perjuangkan supaya berasal dan terdaftar dari sini. Kalau tidak ya minta maaf kapal-kapal itu harus keluar,” kata Augustinus.
Augustinus mengatakan kapal-kapal tidak terdaftar itu telah mengambil keuntungan yang besar dari pariwisata di Labuan Bajo. Mereka dengan mudahnya memanfaatkan potensi ekonomi pariwisata di Labuan Bajo, namun hanya meninggalkan sampah bekas wisatawan bagi penduduk di Manggarai Barat.
“Saya terbitkan, misalnya (ada) perda bahwa mereka wajib berkantor di sini. Mereka berbisnis di sini tapi penghasilannya di luar,” kata dia.
