Sebas Salang Sebut Perlunya Aturan Khusus dalam Tahapan Pilkada 2020

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Sekjen Partai Golkar, Sebastian Salang mengatakan, diperlukan satu standar khusus dalam pelaksanakan setiap tahapan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai.

standar tersebut, kata dia, harus berupa aturan yang akan menentukan tahapan pilkada pada satu wilayah bisa dilanjutkan atau dihentikan.

“Itu harus masuk dalam regulasi, lewat PKPU atau apa. Supaya ada dasar hukum bagi penyelenggara untuk menghentikan satu tahapan,” ujar Sebastian Salang, Senin (22/6).

Misalnya, tambah Sebas, dalam satu TPS atau kelurahan tertentu, ada sejumlah masyarakat terpapar COVID-19. Apakah di daerah tersebut, tahapan pilkada masih perlu dilanjutkan atau harus dihentikan.

“Kalau dihentikan, apakah itu diserahkan ke petugas di TPS atau siapa yang menentukan. Ini harus ada yang memutuskan,” ujarnya mengutip RMOL.

Sebas mengatakan, model yang sama di TPS atau desa bisa naik ke kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau provinsi.

Menurutnya, jika tingkat penularan COVID-19 dalam satu kelurahan, kecamatan hingga provinsi memang sangat tinggi dan tidak sesuasi standar yang telah ditetapkan. Maka, tahapan pilkada harus dihentikan.

Baca Juga:  Sah, Bupati Edi Endi Tetapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Manggarai Barat

Sebas memastikan, gelaran pilkada tidak dipaksakan pada kondisi yang tidak memungkinkan. Hal itu untuk menghindari penularan COVID-19 lebih banyak lagi kepada masyarakat.

“Saya melihat dalam PKPU yang disusun KPU belum berpikir soal itu. Ini soal nyawa masyarakat. Standar itu perlu dibuat supaya petugas dan pemilih tidak takut mengikuti Pilkada 2020,” tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Resmi Jadi Anak Buah Jokowi, AHY Tolak Halus Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN
AHY Dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN, Ini Kata PDIP
SBY Restui AHY Bergabung ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN
AHY ‘Naik Kelas’, Resmi Jadi Menteri ATR/BPN di Sisa Masa Jabatan Jokowi
AHY Ketemu Prabowo sebelum Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN
Ganjar Desak Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Ace Golkar: Buktikan Dulu
Jokowi Beri Lampu Hijau Soal Isu Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY: Tunggu Besok!
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:43 WIB

Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:31 WIB

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Dukung Jurnalisme Berkualitas dan Industri Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB