Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres, TPDI Nilai Hakim MK Berpotensi ke Konflik Kepentingan

Selasa, 17 Oktober 2023 - 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi memiliki konflik kepentingan dalam memutus perkara gugatan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pemilu 2024.

“Permohonan uji materi tersebut secara tidak langsung menempatkan hakim MK pada posisi konflik kepentingan,” kata Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/10).

Petrus menjelaskan, selama ini permohonan perubahan batas usia pejabat publik dilakukan melalui proses dan mekanisme legislasi antara DPR dan Pemerintah karena menyangkut kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Petrus mencontohkan produk hukum, khususnya terkait batas usia jabatan publik, yang pernah digodok lewat legislasi di DPR ialah Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di mana saat itu mengubah batas usia minimum capres dan cawapres dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimum capres dan cawapres diputuskan tetap pada 40 tahun.

Baca Juga:  Antisipasi Krisis Pangan Dunia, Bupati Manggarai Perluas Wilayah Tanam Kedelai di 10 Kecamatan

Begitu pula perubahan batas usia minimum dan maksimum hakim MK. Pada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia hakim ditetapkan minimum 40 tahun dan pensiun pada usia 67 tahun.

Kemudian, batas minimum usia hakim MK itu diubah melalui open legal policy DPR menjadi 47 tahun dan pensiun di usia 65 tahun.

“Segala perubahannya dilakukan dengan cara mengubah UU melalui proses legislasi di DPR dan Pemerintah, karena menyangkut apa yang disebut open legal policy yang menjadi domain DPR dan Pemerintah, bukan domain MK lewat uji materi UU,” tegasnya.

Menurut dia, pada perubahan UU MK dan UU Pemilu tersebut, MK tetap konsisten tunduk pada pendirian bahwa perubahan batas usia minimum dan/atau maksimum jabatan publik merupakan kebijakan open legal policy yang masuk dalam domain atau kewenangan DPR dan Pemerintah melalui proses legislasi.

Petrus menyarankan hakim MK harus mengundurkan diri dari proses uji materi itu. Terlebih, jika proses uji materi tersebut berpotensi “menggoda” hakim MK untuk juga mengubah batas usia hakim itu sendiri.

Baca Juga:  Novia Widyasari, Bom Waktu Kekerasan Seksual di Tanah Air

“Tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK pun akan sangat bernafsu mengubah usia minimum calon hakim MK dan sekaligus memperpanjang batas usia pensiun hakim MK melalui uji materi untuk kepentingan dirinya atau kroninya kelak,” kata Petrus.

Selain itu, lanjutnya, konflik kepentingan dari uji materi batas usia capres-cawapres itu juga berpotensi sarat kepentingan mengingat Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo sebagai ipar.

Terlebih lagi, salah satu tokoh yang saat ini akan diusung menjadi cawapres untuk Pemilu 2024 dan terkendala syarat batas usia ialah Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Jokowi.

“Oleh karena itu, jika MK mengubah batas usia minimum menjadi 35 tahun, atau tetap 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah, maka MK bukan lagi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hakim-hakim MK bukan lagi negarawan; tetapi mereka menjadi kepanjangan tangan kepentingan dinasti oligarki,” ujar Petrus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Hoax: Telat Bayar Pajak Kendaraan Tidak Bisa Beli BBM Subsidi
Revitalisasi KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Perlu Kajian Mendalam
Jet Tempur MiG-29 Militer Myanmar Jatuh, Pilot Selamat
Wacana Pernikahan di KUA untuk Semua Agama, Ini Kata Disdukcapil 
IDI Hormati Putusan MK Tolak Uji UU Kesehatan
Pengorbanan di Papua, Brimob Polda NTT Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Promosi Pariwisata Indonesia Dinilai Kalah Jauh Dibanding Negara Lain
Jokowi Sebut Banyak Investor yang Antre Mau Investasi ke IKN
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:09 WIB

Hoax: Telat Bayar Pajak Kendaraan Tidak Bisa Beli BBM Subsidi

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:56 WIB

Revitalisasi KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Perlu Kajian Mendalam

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:09 WIB

Wacana Pernikahan di KUA untuk Semua Agama, Ini Kata Disdukcapil 

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:09 WIB

IDI Hormati Putusan MK Tolak Uji UU Kesehatan

Jumat, 1 Maret 2024 - 12:06 WIB

Pengorbanan di Papua, Brimob Polda NTT Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:03 WIB

Promosi Pariwisata Indonesia Dinilai Kalah Jauh Dibanding Negara Lain

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:03 WIB

Jokowi Sebut Banyak Investor yang Antre Mau Investasi ke IKN

Kamis, 29 Februari 2024 - 19:39 WIB

Pedagang Kantin Protes Harga Menu Makan Siang Gratis Rp15 Ribu

Berita Terbaru

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik., Foto: RRI

Pemilu

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Sabtu, 2 Mar 2024 - 11:44 WIB