Soal Hak Angket Usut Skandal Proyek APBD Manggarai, DPRD Akan Segera Gelar Rapat Paripurna Internal

Senin, 10 Januari 2022 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera menggelar rapat paripurna internal dalam rangka membahas usulan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar yang meminta agar lembaga perwakilan rakyat tersebut segera menggunakan hak angketnya untuk mengusut kasus dugaan suap proyek APBD yang terjadi di daerah itu.

Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir menerangkan, pihaknya sudah menerima surat resmi terkait usulan penggunaan hak angket itu dari kedua fraksi tersebut pada Jumat, 30 September 2022.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan segera membahas usulan penggunaan hak angket tersebut dalam rapat paripurna internal yang akan digelar pada Senin, 03 Oktober 2022 nanti.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Surat resmi dari dua fraksi sudah diterima hari Jumat kemarin. Nanti DPRD akan menggelar rapat paripurna internal terkait usulan penggunaan hak angket itu hari Senin [03 Oktober 2022],” kata Matias Masir kepada Tajukflores.com, Sabtu 01 Oktober 2022.

Seperti diketahui, kedua fraksi tersebut memberikan usulan penggunaan hak angket untuk mengusut skandal proyek APBD Manggarai ini ketika menyampaikan pandangan umum pada Masa Sidang III Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang APBD-P 2022 pada Selasa, 20 September 2022.

Baca Juga:  Bangun BLK di NTT, Pemerintah Siapkan Anggaran Sebesar 100 Miliar

“Fraksi Golkar mengusulkan dan mengajak para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Manggarai ini, untuk bisa menggunakan hak angket untuk menelusuri persoalan ini [skandal suap proyek APBD], sehingga kita semua dan masyarakat Manggarai memiliki gambaran yang sama terkait persoalan ini,” kata Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Garung Ambroisius saat itu.

Sementara fraksi Demokrat menjelaskan, hak angket ini perlu digunakan karena isu skandal proyek APBD Manggarai yang menyeret nama Meldi Hagur, istri Bupati Manggarai, Hery Nabit itu sudah sangat mencederai proses pembangunan di Manggarai saat ini.

“Karena akan berdampak langsung terhadap kualitas proyek. Fraksi Demokrat memandang perlu dibahas dan dikaji karena dugaan kasus ini melibatkan berbagai aktor antara Isteri Bupati Manggarai [Meldi Hagur], Tenaga Harian Lepas [THL] [Rio Senta], Tim Sukses [Wili Kengkeng dan Tomi Ngocung] dan Kontraktor [Adrianus Fridus alias Anus],” ungkap Fraksi Demokrat, disampaikan oleh Silvester Nado.

Baca Juga:  Pemkot Kupang Perpanjang PPKM Level 4, Tempat Wisata hingga Hiburan Malam Ditutup

Fraksi ini juga berharap agar dalam pengusutan dan penyelesaian skandal suap proyek APBD Manggarai tersebut, itu harus dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, publik bisa mengontrol dan masalah ini mempunyai hasil yang jelas atau terang benderang.

Adapun usulan penggunaan hak angket dari kedua fraksi ini juga telah mendapat dukungan dari Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Lucius Karus mengatakan, hak angket ini perlu dipakai oleh DPRD untuk mempertanyakan kasus ini. Sebab, masalah proyek itu terkait kebijakan pemerintah daerah yang ditengarai mengandung praktik transaksional.

“Jadi, pas sudah kalau dewan menginisiasi [penggunaan] hak angket itu,” kata Lucius Karus pada Kamis, 22 September 2022.*

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers
Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:43 WIB

Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:31 WIB

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Dukung Jurnalisme Berkualitas dan Industri Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB