Timor Barat Ajukan Klaim Kompensasi ke PBB

Kamis, 12 September 2019 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur akhirnya mengajukan klaim di hadapan Prosiding Khusus PBB untuk Australia atas bahaya lintas batas dalam petaka lingkungan rig minyak lepas pantai dunia pada 2009 lalu.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni mengatakan sepuluh tahun setelah tumpahan minyak Montara, salah satu petaka lingkungan anjungan minyak lepas pantai terburuk di dunia, Timor Barat dan masyarakat NTT mengajukan klaim atas kerusakan lintas batas terhadap Australia pada 5 Desember 2019, Senin (9/12)

Pengajuan klaim atas kerusakan lintas batas menyusul ledakan minyak pada rig Montara 21 Agustus 2009 itu diwakili oleh pengacara hukum internasional publik terkenal Monica Feria-Tinta, seorang pengacara yang berpraktik di Bar Inggris dan Wales.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Klaim diajukan di hadapan pelapor khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan David R. Boyd, pelapor khusus untuk Kemiskinan Ekstrim Philip Alston, Pelapor Khusus untuk Limbah Beracun Mr Baskut Tuncak dan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Ferdi mengatakan di hadapan para penuntut, Monica Feria-Tinta menyatakan bahwa klaim yang diajukan ke PBB itu atas nama 13 kabupaten di Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, adalah klaim hak asasi manusia diagonal yang mencengangkan, yang ditetapkan untuk menciptakan preseden penting tentang reparasi bagi kerusakan lintas batas negara.

Baca Juga:  Bingung Siapa yang Hamili, Alasan Model dan Selebgram Buang Bayi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Ia menceritakan bahwa pada akhir tahun 2009, komisi penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah Australia untuk memeriksa penyebab tumpahan minyak Montara, menemukan bahwa PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AA), operator, tidak mengamati praktik ladang minyak yang masuk akal di lapangan minyak Montara “dan bahwa” kekurangan utama dalam prosedur perusahaan tersebar luas dan sistematis, langsung mengarah ke ledakan.

Komisi juga menemukan bahwa otoritas Australia yang mendelegasikan regulatornya, Departemen Sumber Daya Northern Territory tidak cukup rajin tetapi mengadopsi pendekatan minimalis terhadap tanggung jawab pengaturannya.

Terlepas dari kenyataan bahwa komisi penyelidikan Montara mengakui bukti sebelum penyelidikan yang menunjukkan bahwa hidrokarbon memasuki perairan Indonesia dan Timor Leste secara signifikan, Australia justru mengabaikan masyarakat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak tumpahan dan permintaan mereka akan keadilan.

Klaim internasional berpendapat bahwa Australia melanggar aturan dasar hukum internasional umum tentang Pencegahan Bahaya Lintas Batas dari Kegiatan Berbahaya, hingga merugikan masyarakat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, antara lain aturan dasar pencegahan yang tercermin dalam Pasal 3 Hukum Internasional.

Baca Juga:  Pemuda di Kupang Aniaya Kekasihnya, Tak Terima dengan Pria Lain di Kosan

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara asal harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah bahaya lintas batas yang signifikan atau dalam hal apa pun untuk meminimalkan risiko dan prinsip 21 dari Deklarasi Stockholm.

Klaim tersebut berpendapat bahwa hak rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur atas lingkungan yang sehat telah dilanggar oleh tumpahan, dengan semua elemen substantif yang meliputi hak itu termasuk hak untuk hidup bermartabat dan hak atas iklim yang aman, air bersih , makanan sehat, lingkungan tidak beracun tempat tinggal, bekerja, belajar dan bermain, dan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat.

“Banyak upaya melibatkan Australia untuk mengatasi keluhan masyarakat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur telah diabaikan hingga saat ini. Karena alasan itulah masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki pilihan lain selain mengangkat masalah ini ke tingkat internasional, mencari intervensi PBB,” tambahnya sambil berharap agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi kedepannya (Ant).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Ibu Muda di Labuan Bajo Tertembak OTK Saat Berbelanja di Toko Central
Duh, Calon Pastor di Ngada NTT Cabuli Siswa SMP di Asrama Sekolah, Kini Diburu Polisi
Sindikat Pornografi Anak LGBT Dibongkar FBI di Bandara Soetta, Ini Respon Kemen PPPA
Polisi dan FBI Ungkap Jaringan Internasional Pornografi Anak LGBT di Bandara Soetta
Guru Besar UGM Beri Petunjuk ke AHY Kalau Punya Nyali Berantas Mafia Tanah
Fakta-Fakta Kasus Perundungan ‘Geng Tai’ di Binus School, Praktik Terlarang 9 Generasi
Jejak Kelam Geng Tai di Binus School, Anak Vincent Rompies Diduga Terlibat Kasus Perundungan
Kejam! ART Asal NTT di Jakarta Disekap Majikan, Ini Kondisinya Sekarang
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru