Akademisi: Oligarki Partai Politik Jadi Ganjalan Bangun Demokrasi di Indonesia

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat menyebut kesadaran masyarakat untuk partisipasi dalam berdemokrasi sudah semakin membaik. Namun demikian, oligarki politik tetap menjadi ganjalan untuk menghadirkan demokrasi yang sehat.

“Dan rakyat juga sadar, banyak orang baik yang tidak terjaring oleh parpol (partai politik). Sementara di parpol mereka juga kecewa karena tidak terwakili. Ini hemat saya suatu progres kesadaran berdemokrasi yang cukup signifikan yang terjadi di Indonesia,” kata Komaruddin dalam sebuah diskusi daring yang digelar Moya Institute, bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024”, Jumat (21/1).

Menurut Komaruddin, hal itu tampak pada munculnya kesadaran kolektif dimana rakyat tahu banyak orang baik namun tidak dapat masuk ke lembaga legislatif dan eksekutif. Sebab, legislatif/eksekutif diisi oleh mereka yang memiliki modal uang dan massa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Massa itu bisa dijaring dengan simbol-simbol agama, dengan uang. Dan ini ternyata juga memanipulasi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan utk rakyat. Karena rakyat dibeli, bukan diwakilkan. Suara rakyat dibeli,” ujar dia.

Baca Juga:  KPU NTT Siap Laksanakan Putusan MK, Termasuk PSU

Jika tidak direspon atau disadari, Komaruddin khawatir akan muncul satu gerakan baru di tengah masyarakat yang bisa mengambil-alih kekuasaan.

Menurut dia, meski tak harus turun ke jalanan, gerakan baru ini justru akan bermain dari ranah virtual, terutama karena kondisi pandemi Covid-19 yang memungkinkan setiap orang bebas berbicara.

“Orang boleh kecewa dengan wakilnya di Senayan tapi setiap orang punya peluang untuk berbicara, entah lewat Youtube, podcast, dan sebagainya. Kalau ini tidak disadari oleh pemerintah dan kita semua, ini akan menimbulkan satu ongkos tragedi yang mahal. Misalnya, dulu Bung Karno, soft landing, Suharto juga soft landing. Dan ini kalau tidak hati-hati, bisa soft landing lagi,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Komaruddin perbaikan kualitas parpol adalah satu-satunya cara yang dapat mengakhiri kekecewaan masyarakat, sekaligus mengantisipasi gerakan baru di tengah masyarakat. Sebab, kata dia, hanya paprol satu-satunya yang memungkinkan seseorang bisa duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.

Baca Juga:  Survei KPK: 82,3 Persen Calon Kepala Daerah Didanai Donatur

“Tapi pertanyaannya, apakah parpol mau dan punya agenda untuk berubah? Selama ini kan, hasil bebrapa riset, situasi parpol tinggal jual boarding pass. Yang kerja keras itu para jutawan. Mereka mengeluarkan biaya tinggi. Sementara parpol ya, tidak banyak bekerja. Kecuali parpol tertentu ya, tapi umumnya tidak bekerja keras,” bebernya.

“Pertanyaanya, apakah mau ini diteruskan lagi? Pertanyaan ini dialamatkan terutama kepada parpol. Tapi kalau tidak merubah, rakyat yang menghukum (dengan) tidak memilih. Terjadi pembusukan demokrasi dan lama-lama kemudian demokrasi tinggal nama,” imbuh dia.

Dia menambahkan, semakin kondusif rakyat memahami partisipasi dalam demokrasi tapi ganjalannya ialah main peraturan atau legalitas yang dibuat legilatif.

“Misalnya tentang threshold (ambang batas). Kalau untuk menghindari pengerasan, ada dua. Supaya threshold jangan 20%, dan satu lagi cukup diwakilkan di MPR. Sebab kalau tidak berubah, lagi-lagi oligarki dan status quo yang berkembang,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
Projo: Narasi Kecurangan Pemilu 2024 Sebagai Pengkhianatan Terhadap Kedaulatan Rakyat
JK Sepakat soal Hak Angket: Kalau Tidak Ada Apa-apa, Tidak Usah Khawatir!
Adian Napitupulu Sebut Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Bawaslu Sebut Hak Angket Tak Bisa Dipakai untuk Usut Kecurangan Pemilu
Harga Beras Naik Dicurigai untuk Dana Program Makan Siang Gratis
Nasib Venna Melinda: 2 Kali Pindah Partai, Gagal Lagi ke DPR RI
Ade Armando dan Venna Melinda Kecewa Suaranya Hangus Gegara PSI dan Perindo Gagal Lolos
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:27 WIB

Link Nonton Film Agak Laen 2024 Full HD Pengganti LK21

Kamis, 22 Februari 2024 - 13:22 WIB

Lagu ‘Lagi Syantik’ Siti Badriah Tembus 700 Juta Views di YouTube: Sejarah Baru Musik Indonesia

Kamis, 1 Februari 2024 - 21:37 WIB

Raffi Ahmad Kembali Diterpa Rumor Pencucian Uang, Nagita Slavina Tetap Pamer Keceriaan

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:13 WIB

Raffi Ahmad Dituding Lakukan Pencucian Uang, Punya Ratusan Rekening Penadah

Rabu, 31 Januari 2024 - 21:28 WIB

Tamara Tyasmara Buka Suara Soal Penyebab Anaknya Dante Meninggal

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:22 WIB

Kontroversi Sarah Keihl: Dari Lelang Keperawanan hingga Dituding Menduakan Mantan

Rabu, 31 Januari 2024 - 12:21 WIB

BCL Tak Mau Punya Anak Lagi, Gaji Tiko Aryawardhana Jadi Sorotan

Senin, 29 Januari 2024 - 13:48 WIB

10 Film yang Akan Tayang di Bioskop Februari 2024

Berita Terbaru