Oleh karena itu, kata Komaruddin perbaikan kualitas parpol adalah satu-satunya cara yang dapat mengakhiri kekecewaan masyarakat, sekaligus mengantisipasi gerakan baru di tengah masyarakat. Sebab, kata dia, hanya paprol satu-satunya yang memungkinkan seseorang bisa duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.
“Tapi pertanyaannya, apakah parpol mau dan punya agenda untuk berubah? Selama ini kan, hasil bebrapa riset, situasi parpol tinggal jual boarding pass. Yang kerja keras itu para jutawan. Mereka mengeluarkan biaya tinggi. Sementara parpol ya, tidak banyak bekerja. Kecuali parpol tertentu ya, tapi umumnya tidak bekerja keras,” bebernya.
“Pertanyaanya, apakah mau ini diteruskan lagi? Pertanyaan ini dialamatkan terutama kepada parpol. Tapi kalau tidak merubah, rakyat yang menghukum (dengan) tidak memilih. Terjadi pembusukan demokrasi dan lama-lama kemudian demokrasi tinggal nama,” imbuh dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menambahkan, semakin kondusif rakyat memahami partisipasi dalam demokrasi tapi ganjalannya ialah main peraturan atau legalitas yang dibuat legilatif.
“Misalnya tentang threshold (ambang batas). Kalau untuk menghindari pengerasan, ada dua. Supaya threshold jangan 20%, dan satu lagi cukup diwakilkan di MPR. Sebab kalau tidak berubah, lagi-lagi oligarki dan status quo yang berkembang,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
