Ari Dwipayana Jawab Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Hentikan Kasus Setya Novanto

Jumat, 1 Desember 2023 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Jokowi sendiri diduga meminta mantan Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mengentikan kasus e-KTP yang menjerat Setnov. Foto: seskab

Presiden Jokowi dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Jokowi sendiri diduga meminta mantan Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mengentikan kasus e-KTP yang menjerat Setnov. Foto: seskab

Jakarta – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa proses hukum terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) tahun 2017 telah terbukti berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.

Ari Dwipayana menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto pada tahun 2017 telah berjalan dengan baik, dan sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada saat itu, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan pernyataan resmi pada tanggal 17 November 2017, memastikan bahwa Setya Novanto harus mengikuti proses hukum yang ada di KPK.

“Kalau kita lihat kenyataannya, proses hukum terhadap Bapak Setya Novanto seperti yang kita ketahui bersama berjalan pada tahun 2017. Berjalan dengan baik dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu,” ujar Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Ari mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 juga sudah menegaskan agar Setya Novanto kala itu mengikuti proses hukum yang ada di KPK.

Baca Juga:  Cobaan Berat Menimpa Ruben Onsu dan Sarwendah, Idap Penyakit Langka hingga Bikin Wasiat

“Dan Bapak Presiden meyakini bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik,” kata Ari.

Berkaitan dengan adanya Revisi Undang-Undang KPK, Ari mengatakan bahwa hal itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah.

Agus Mengaku Dipanggil Jokowi

Agus Rahardjo sebelumnya mengungkapkan bahwa ia pernah dipanggil dan diminta langsung oleh Presiden Jokowi ke Istana. Hal itu untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai pendukung Jokowi.

Dalam wawancara dengan Rosi yang ditayangkan di Kompas TV pada Kamis, 30 November 2023, Agus Rahardjo menyampaikan peristiwa tersebut dengan transparan dan merasa bahwa kejelasan informasi perlu disampaikan kepada publik.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” ujar Agus.

Pada saat itu, Agus merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus, namun, kali ini ia dipanggil sendirian. Selain itu, Agus diminta masuk ke Istana melalui jalur masjid, tidak melalui ruang wartawan seperti biasanya. Begitu memasuki ruang pertemuan, Agus menyadari bahwa Presiden Jokowi sudah marah.

Baca Juga:  Pemkot Kupang Bangun Taman Kota Senilai Rp3 Miliar

“Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, ‘hentikan!’,” ungkap Agus.

“Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” lanjutnya.

Namun, Agus menolak perintah Jokowi dengan alasan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e-KTP dengan tersangka Setnov sudah dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Pada saat itu, aturan di KPK tidak memberikan mekanisme untuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” tegas Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengenai apa itu Sprindik. Meski pertemuan itu berakhir tanpa hasil, Agus Rahardjo menegaskan bahwa ia tetap menolak perintah sang presiden, menunjukkan komitmen pada proses hukum yang berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Menggema di Rapat Paripurna DPR
BPOLBF Gandeng Bandara Komodo Genjot Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo dan Flores
Tingkatkan Keselamatan Pelayaran, KSOP Labuan Bajo Gelar Diklat BST untuk Masyarakat
Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta
Polri Rekrut 10.000 Orang untuk Memperkuat Keamanan di Papua
Kemenko PMK Usulkan Skema Besaran Bansos Berdasarkan Wilayah
Demo di DPR Hari Ini, Polri Turunkan 3.929 Personel
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:08 WIB

Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta

Senin, 4 Maret 2024 - 16:28 WIB

PSI Jadi Bulan-bulan Netizen, Partai Salah Input Trending di X

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:44 WIB

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:36 WIB

MK: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November, Tak Boleh Diubah!

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:48 WIB

Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:31 WIB

Connie Bakrie Soroti Dasar Hukum Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:24 WIB

KPK Belum Ambil Sikap Terhadap Program Makan Siang Gratis

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:54 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Berita Terbaru

Cara Melacak Nomor HP Tanpa Aplikasi

Tips & Trick

Terbongkar! Cara Melacak Nomor HP Penipu Tanpa Aplikasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 15:06 WIB

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden Jokowi di IKN. Foto: Twitter AHY

Nasional

AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN

Selasa, 5 Mar 2024 - 14:21 WIB