PSI Minta Agus Rahardjo Ungkap Bukti Presiden Jokowi Minta Hentikan Kasus E-KTP Setnov

Jumat, 1 Desember 2023 - 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Kolase foto Presiden Jokowi dan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo (Tajukflores.com)

Kolase foto Presiden Jokowi dan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo (Tajukflores.com)

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta mantan Ketua KPK Agus Rahardjo untuk menyampaikan bukti-bukti dan atau saksi untuk mendukung pernyataannya bahwa Presiden Jokowi meminta penghentian kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto (Setnov). Menurut PSI, tuduhan tanpa bukti tidak pantas dilakukan oleh seorang mantan pimpinan KPK.

“Semua orang bisa saja menyampaikan sesuatu. Tapi jika tidak dibarengi bukti dan atau saksi, itu bisa menjadi dusta, fitnah, atau hoax. Pak Agus mantan pimpinan lembaga terhormat, silakan menyodorkan, publik menunggu,” kata Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo, Jumat 1 Desember 2023.

Selanjutnya, Bimmo mempertanyakan alasan Agus baru menyampaikan pernyataan itu sekarang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pak Agus punya sangat banyak pilihan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan (tuduhan ini). Kenapa baru sekarang? Apa karena Pak Agus sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dan perlu menarik perhatian publik?” kata Bimmo.

PSI berharap Agus Rahardjo memberikan teladan kepada masyarakat dengan berbicara hanya berdasarkan bukti.

Baca Juga:  11 Rumah Sakit Rujukan Corona di NTT Kekurangan APD

“Di saat kita membutuhkan Pemilu tanpa hoax, tuduhan-tuduhan tanpa bukti akan sangat merusak,” tutup Bimmo.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengungkapkan bahwa ia pernah dipanggil dan diminta langsung oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai pendukung Jokowi.

Dalam wawancara dengan Rosi yang ditayangkan di Kompas TV pada Kamis, 30 November 2023, Agus Rahardjo menyampaikan peristiwa tersebut dengan transparan dan merasa bahwa kejelasan informasi perlu disampaikan kepada publik.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” ujar Agus.

Pada saat itu, Agus merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus, namun, kali ini ia dipanggil sendirian. Selain itu, Agus diminta masuk ke Istana melalui jalur masjid, tidak melalui ruang wartawan seperti biasanya. Begitu memasuki ruang pertemuan, Agus menyadari bahwa Presiden Jokowi sudah marah.

Baca Juga:  Bareskrim Polri Usut Peretasan Data Pemilih KPU

“Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, ‘hentikan!’,” ungkap Agus.

“Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” lanjutnya.

Namun, Agus menolak perintah Jokowi dengan alasan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e-KTP dengan tersangka Setnov sudah dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Pada saat itu, aturan di KPK tidak memberikan mekanisme untuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” tegas Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengenai apa itu Sprindik. Meski pertemuan itu berakhir tanpa hasil, Agus Rahardjo menegaskan bahwa ia tetap menolak perintah sang presiden, menunjukkan komitmen pada proses hukum yang berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Reynald Umbu

Editor : Alex K

Berita Terkait

AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Menggema di Rapat Paripurna DPR
BPOLBF Gandeng Bandara Komodo Genjot Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo dan Flores
Tingkatkan Keselamatan Pelayaran, KSOP Labuan Bajo Gelar Diklat BST untuk Masyarakat
Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta
Polri Rekrut 10.000 Orang untuk Memperkuat Keamanan di Papua
Kemenko PMK Usulkan Skema Besaran Bansos Berdasarkan Wilayah
Demo di DPR Hari Ini, Polri Turunkan 3.929 Personel
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:08 WIB

Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta

Senin, 4 Maret 2024 - 16:28 WIB

PSI Jadi Bulan-bulan Netizen, Partai Salah Input Trending di X

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:44 WIB

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:36 WIB

MK: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November, Tak Boleh Diubah!

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:48 WIB

Sidang Kabinet Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN: Aneh, Janji Prabowo Dibayar Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:31 WIB

Connie Bakrie Soroti Dasar Hukum Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:24 WIB

KPK Belum Ambil Sikap Terhadap Program Makan Siang Gratis

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:54 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Berita Terbaru

Cara Melacak Nomor HP Tanpa Aplikasi

Tips & Trick

Terbongkar! Cara Melacak Nomor HP Penipu Tanpa Aplikasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 15:06 WIB

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden Jokowi di IKN. Foto: Twitter AHY

Nasional

AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN

Selasa, 5 Mar 2024 - 14:21 WIB