Padang – Sebuah diskusi bedah buku bertajuk “Buku Hitam Prabowo Subianto: Catatan Kelam Reformasi 98 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang digelar di Kafe Pagi Tepi Pantai, Kompleks Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 22 Januari 2024 sore, diwarai ricuh.
Diskusi yang menghadirkan Azwar Furgudyama, penulis buku tersebut, serta sejumlah narasumber lainnya, diwarnai aksi protes dari sekelompok pemuda yang diduga “penyusup”.
Mereka meminta diskusi tersebut dihentikan karena dianggap sebagai bagian dari kampanye terselubung dan “kampanye hitam”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Azwar Furgudyama yang juga putra asli kelahiran tanah Minang tersebut dengan suara lantang menegaskan, dirinya menantang pihak-pihak yang merasa dirugikan dari buku tersebut, agar membantah sejumlah data dan fakta terhadap keterlibatan Prabowo Subianto pada penculikan aktivis 98 dan dalang dibalik kerusuhan Mei 98 di era orde baru.
“Publik harus tahu bahwa Prabowo Subianto secara faktual dan tidak bisa dibantah oleh sejarah di negara ini adalah orang satu-satunya petinggi militer pada tahun 1998 yang dipecat dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira. Itu yang masyarakat Indonesia hari ini harus tau,” jelas Azwar.
Menurut Azwar, buku tersebut bukan bermaksud untuk kampanye hitam kepada sosok tertentu. Tapi, ini merupakan fakta sejarah yang belum terungkap dan diselesaikan.
Ia menuturkan, bahwa tidak ingin Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki sejarah kelam masa lalu.
Azwar mengakui, pada Pemilu 2014 dan 2019 dirinya mendukung Jokowi. Tujuan dukungan tersebut, agar mengalahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM yang menculik kawan-kawannya di tahun 98.
Selain itu, Azwar menilai, Prabowo merupakan ancaman terbesar demokrasi Indonesia untuk masa depan. Khususnya untuk pengusaha non pribumi.
“Kita semua bertanggungjawab untuk menyelamatkan bangsa ini dari kepeminpinan yang otoriter dan feodal sebagai warisan orde baru. Apalagi pada hari ini, wakilnya pelanggar konstitusi atau etik,” kata Azwar.
Sementara itu, Sarah Azmi, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Barat (PBHI), menjelaskan, pihaknya sangat konsen pada isu HAM.
Penulis : Rini Kuriniati
Editor : Alex K
Halaman : 1 2 Selanjutnya
