BPK Temukan Penyimpangan Rp39,26 Miliar Belanja Perjalanan Dinas PNS, Termasuk di Bapanas

Senin, 10 Juni 2024 - 21:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi perjalanan dinas

Ilustrasi perjalanan dinas

JakartaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan total nilai mencapai Rp39,26 miliar pada tahun 2023. Salah satu K/L yang tercantum dalam temuan BPK tersebut adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan nilai Rp5 miliar.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nasional Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan terkejut dengan temuan tersebut dan membantah adanya perjalanan dinas fiktif.

Baca Juga:  Pendaftaran CPNS dan P3K Resmi Dibuka 23 Oktober 2019

“Kami sedikit terkejut saat menerima RAR (dokumen) dari BPK. Setelah kami teliti dan klarifikasi, kami menemukan bahwa kegiatan kami nyata dan tidak fiktif,” kata Gusti dalam bincang bersama Pro3 RRI Jakarta, Senin (10/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa perbedaan persepsi dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan temuan tersebut.

Baca Juga:  Perolehan Suara DPD RI Dapil NTT: Pendatang Baru Jadi Jawara, El Asamau Gagal ke Senayan

Perbedaan persepsi tersebut terletak pada sistem pembayaran perjalanan dinas. Bapanas menerapkan PMK setelah bulan Oktober 2023 menggunakan sistem at-cost, di mana pembayaran dilakukan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (kwitansi).

Sedangkan sebelum Oktober 2023, Bapanas menggunakan sistem lump sum, di mana uang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

sewa bus jogja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Edeline Wulan

Editor : Alex K

Berita Terkait

Polres Mabar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Manggarai Barat Jelang HUT Bhayangkara ke-78
Pj Sekda Jatim Sebut Tren Suami Korban KDRT di Surabaya Meningkat
KSAD Bakal Pantau Kinerja Babinsa Berantas Judi Online di Masyarakat
Menteri Perhubungan Dukung Rencana Pelayaran Kapal Pinisi untuk Wisata ke IKN
Kunjungan Paus Fransiskus: Rute dan Rencana Ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura Tahun 2024
Tim SAR Evakuasi 13 Wisatawan KM Hancur Karena Hobi 02 yang Terombang-ambing di Pulau Padar Labuan Bajo
Daftar Wisatawan Korban Kapal Pinisi KM Budi Utama Tenggelam di Labuan Bajo, 2 Wisatawan Spanyol Luka Ringan
Angkut 10 Wisatawan, Kapal Wisata KM Budi Utama Tenggelam di Labuan Bajo!
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 20:18 WIB

Polres Mabar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Manggarai Barat Jelang HUT Bhayangkara ke-78

Senin, 24 Juni 2024 - 18:39 WIB

Pj Sekda Jatim Sebut Tren Suami Korban KDRT di Surabaya Meningkat

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:06 WIB

Menteri Perhubungan Dukung Rencana Pelayaran Kapal Pinisi untuk Wisata ke IKN

Minggu, 23 Juni 2024 - 19:56 WIB

Kunjungan Paus Fransiskus: Rute dan Rencana Ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura Tahun 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 - 15:51 WIB

Tim SAR Evakuasi 13 Wisatawan KM Hancur Karena Hobi 02 yang Terombang-ambing di Pulau Padar Labuan Bajo

Sabtu, 22 Juni 2024 - 12:29 WIB

Daftar Wisatawan Korban Kapal Pinisi KM Budi Utama Tenggelam di Labuan Bajo, 2 Wisatawan Spanyol Luka Ringan

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:52 WIB

Angkut 10 Wisatawan, Kapal Wisata KM Budi Utama Tenggelam di Labuan Bajo!

Sabtu, 22 Juni 2024 - 06:05 WIB

DPR RI Minta Pemerintah Angkat Tenaga Honorer K2 Jadi ASN Tanpa Tes

Berita Terbaru

Ilustrasi Interpol. Foto: Shutterstock

Hukum

Polri Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

Senin, 24 Jun 2024 - 18:53 WIB

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat melakukan tanya jawab dengan awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta. Foto: RRI

Hukum

KPK Periksa 3 Pegawai Kemensos Terkait Korupsi Bansos PKH

Senin, 24 Jun 2024 - 16:46 WIB

Masyarakat diimbau untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum 1 Juli 2024. Foto ilustrasi

Newsup

Kamu Harus Tahu, Ini 4 Manfaat Pemadanan NIK dan NPWP

Senin, 24 Jun 2024 - 16:05 WIB