Dorong PKS Jadi Perkap, Dewan Pers Soroti Penyalahagunaan Profesi Wartawan

Senin, 19 Februari 2024 - 19:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jurnalis di era digital. Foto ilustrasi

Jurnalis di era digital. Foto ilustrasi

Jakarta – Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan naik statusnya menjadi Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap).

Nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri sudah ada sejak tahun 2017, yang ditandatangani oleh Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, ingin agar ketentuan tersebut dijadikan Perkap agar tidak perlu diperbarui setiap tahunnya.

“MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap,” kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (19/2).

Menurut Ninik, lembaga yang dipimpinnya menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Baca Juga:  Viral! Bupati Epyardi Marahi Gubernur Sumbar: Emang Solok Negara PKS?

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

“Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional,” kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Komentar Tito

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Alex K

Editor : DM

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Indonesia dan Karibia Berpotensi Jalin Kerja Sama Pariwisata Berbasis Kapal Pesiar
Tunjangan Pindahan Menanti ASN yang Pindah ke IKN
Gunung Ruang Erupsi Eksplosif, PVMBG Keluarkan Peringatan Tsunami!
Foto: Gunung Ruang Erupsi, Melontarkan Abu Vulkanik Setinggi 3.000 Meter!
Buruan! Kementerian PANRB Buka Formasi CPNS 2024 Khusus untuk IKN
Taylor Swift Tolak Tawaran Rp144 Miliar dari Arab
Persyaratan dan Langkah-Langkah Daftar CPNS 2024
Kemenkes Bantah Batalkan NI PPPK Bidan D4 Pendidik, Solusi Afirmasi dan Formasi Baru Disiapkan
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 06:10 WIB

Pengaruh Pasar Keuangan Terhadap Ekonomi: Bagaimana Pasar Keuangan Berkontribusi Terhadap Alokasi Sumber Daya Ekonomi yang Efisien

Kamis, 18 April 2024 - 05:15 WIB

Diketahui Tiga Buah Himpunan Sebagai Berikut: Himpunan A = {0, 1, 3, 5, 6, 8}, Himpunan B = {1, 2, 4, 5, 6, 7, 9}

Kamis, 18 April 2024 - 05:02 WIB

Carilah Sebuah Kasus Komunikasi yang Aktual, KemudianTelaah Bagaimana Tahapan Pengambilan Keputusan Suatu Inovasi Tersebut Menurut Anda

Kamis, 18 April 2024 - 04:28 WIB

Simak, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Elastisitas Harga Permintaan, dan Apa yang Menyebabkan Permintaan Suatu Barang atau Jasa Dikatan Menjadi Elastis

Kamis, 18 April 2024 - 03:37 WIB

JAWABAN! Uraikan yang Kalian Ketahui Tentang Kemampuan Menghitung Informasi Numerik dalam Excel 2016

Kamis, 18 April 2024 - 03:17 WIB

Bagaimana Pendapatmu Tentang Fenomena Childfree yang Marak Disuarakan Akhir-Akhir Ini? Ini Jawabannya

Kamis, 18 April 2024 - 02:01 WIB

Link Download PDF Contoh Proposal Kegiatan Hari Kartini Terbaru 2024

Kamis, 18 April 2024 - 01:25 WIB

Contoh Proposal Kegiatan Hari Kartini di Sekolah Tahun 2024

Berita Terbaru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. Foto: RRI

IKN

Tunjangan Pindahan Menanti ASN yang Pindah ke IKN

Kamis, 18 Apr 2024 - 08:47 WIB