DPR: Banyak Kepala Daerah Dikriminalisasi Institusi Penegak Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan mengevaluasi kinerja Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dia menilai program yang dibuat di era Muhammad Prasetyo itu memiliki banyak masalah dalam penerapannya.

“Nanti kita evaluasi, apakah kita akan bubarkan diganti program lain. Yang jelas ini program kan tadinya bener. Cuma ada oknum-oknum tertentu yang menyalah gunakan. Tentu akan kita evaluasi. Yang itu yang kita evaluasi,” kata Burhanuddin usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Tanpa menjelaskan detail bagian mana saja yang tidak berjalan baik, Burhanuddin menyebut sudah seharusnya TP4D dievaluasi. 

“Kalau hitungannya tidak ada, tetapi semuanya akan merasakannya kok. Anda juga akan meraskaannya TP4 itu benar apa enggak, itu aja,” jelas dia.

Dalam rapat, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengkritik kinerja TP4D yang dibentuk sejak 2015 itu. Menurut Masinton, TP4D disinyalir jadi sarang korupsi baru.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, TP4D perlu dievaluasi karena banyaknya laporan masyarakat atas kinerja TP4D. Dia pun berharap Burhanuddin profesional dalam menjalankan tugasnya.

“TP4D jangan jadi sarang korupsi baru. Kalau TP4D memang jadi sarang korupsi TP4D dibubarin saja,” ujar Masinton dalam rapat.

Masinton juga mengingatkan Jaksa Agung untuk melakukan penindakan hukum secara profesional. Ia berharap penegakan hukum tidak terafiliasi politik di daerah.

Halaman : 1 2 Selanjutnya