DPR: Banyak Kepala Daerah Dikriminalisasi Institusi Penegak Hukum

Rabu, 11 September 2019 - 00:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan mengevaluasi kinerja Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dia menilai program yang dibuat di era Muhammad Prasetyo itu memiliki banyak masalah dalam penerapannya.

“Nanti kita evaluasi, apakah kita akan bubarkan diganti program lain. Yang jelas ini program kan tadinya bener. Cuma ada oknum-oknum tertentu yang menyalah gunakan. Tentu akan kita evaluasi. Yang itu yang kita evaluasi,” kata Burhanuddin usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Tanpa menjelaskan detail bagian mana saja yang tidak berjalan baik, Burhanuddin menyebut sudah seharusnya TP4D dievaluasi. 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau hitungannya tidak ada, tetapi semuanya akan merasakannya kok. Anda juga akan meraskaannya TP4 itu benar apa enggak, itu aja,” jelas dia.

Baca Juga:  Penjelasan Bupati Deno Soal Bersaksi di PN Ruteng

Dalam rapat, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengkritik kinerja TP4D yang dibentuk sejak 2015 itu. Menurut Masinton, TP4D disinyalir jadi sarang korupsi baru.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, TP4D perlu dievaluasi karena banyaknya laporan masyarakat atas kinerja TP4D. Dia pun berharap Burhanuddin profesional dalam menjalankan tugasnya.

“TP4D jangan jadi sarang korupsi baru. Kalau TP4D memang jadi sarang korupsi TP4D dibubarin saja,” ujar Masinton dalam rapat.

Masinton juga mengingatkan Jaksa Agung untuk melakukan penindakan hukum secara profesional. Ia berharap penegakan hukum tidak terafiliasi politik di daerah.

“Lakukan penegakan hukum secara profesional. Tugas Jaksa Agung yang sangat berat dan mulia,” katanya.

Baca Juga:  Pelacuran Daring, Polda Jatim Periksa Eks Finalis Puteri Indonesia

Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi III lainnya Nasir Djamil. Politisi PKS itu meminta Jaksa Agung mengevaluasi TP4D.

“TP4D tolong dievaluasi. TP4 kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Di Yogyakarta tim TP4D ditangkap. Di daerah saya juga demikian. Jangan kontraproduktif dengan upaya Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi,” katanya.

Nasir yang juga politikus PKS ini mengatakan agar Presiden Jokowi
mengoptimalkan UU Administrasi Pemerintahan sehingga tidak mudah kepala daerah dikriminalkan oleh insitusi penegak hukum.

“Jadi UU Administrasi Pemerintahan itu hadir karena kerisauan para kepala daerah yang “sering” dikriminalkan oleh aparat penegak hukum di daerah mereka,” pungkas Nasir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Ibu Muda di Labuan Bajo Tertembak OTK Saat Berbelanja di Toko Central
Duh, Calon Pastor di Ngada NTT Cabuli Siswa SMP di Asrama Sekolah, Kini Diburu Polisi
Sindikat Pornografi Anak LGBT Dibongkar FBI di Bandara Soetta, Ini Respon Kemen PPPA
Polisi dan FBI Ungkap Jaringan Internasional Pornografi Anak LGBT di Bandara Soetta
Guru Besar UGM Beri Petunjuk ke AHY Kalau Punya Nyali Berantas Mafia Tanah
Fakta-Fakta Kasus Perundungan ‘Geng Tai’ di Binus School, Praktik Terlarang 9 Generasi
Jejak Kelam Geng Tai di Binus School, Anak Vincent Rompies Diduga Terlibat Kasus Perundungan
Kejam! ART Asal NTT di Jakarta Disekap Majikan, Ini Kondisinya Sekarang
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru