Masinton juga mengingatkan Jaksa Agung untuk melakukan penindakan hukum secara profesional. Ia berharap penegakan hukum tidak terafiliasi politik di daerah.
“Lakukan penegakan hukum secara profesional. Tugas Jaksa Agung yang sangat berat dan mulia,” katanya.
Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi III lainnya Nasir Djamil. Politisi PKS itu meminta Jaksa Agung mengevaluasi TP4D.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“TP4D tolong dievaluasi. TP4 kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Di Yogyakarta tim TP4D ditangkap. Di daerah saya juga demikian. Jangan kontraproduktif dengan upaya Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi,” katanya.
Nasir yang juga politikus PKS ini mengatakan agar Presiden Jokowi
mengoptimalkan UU Administrasi Pemerintahan sehingga tidak mudah kepala daerah dikriminalkan oleh insitusi penegak hukum.
“Jadi UU Administrasi Pemerintahan itu hadir karena kerisauan para kepala daerah yang “sering” dikriminalkan oleh aparat penegak hukum di daerah mereka,” pungkas Nasir.
Halaman : 1 2
