DPR Minta KPU Konsultasi Sebelum Jalankan Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Sabtu, 1 Juni 2024 - 09:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kolase foto Kaesang Pangarep dan gedung Mahkamah Agung.

Kolase foto Kaesang Pangarep dan gedung Mahkamah Agung.

Jakarta – Komisi II DPR RI khawatir akan timbul perbedaan tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat batas usia pencalonan kepala daerah.

Hal ini muncul setelah MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020.

Baca Juga:  Andre Garu Minta Jokowi Copot Menhub Budi Karya

“KPU memaknai usia 30 tahun itu saat mendaftar, padahal MA lah lembaga yang berhak menafsirkan aturan. Ini masalah penafsiran yang membuat perbedaan antara keputusan MA dan KPU,” kata anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (1/6).

Guspardi menyoroti bahwa Undang-Undang Pilkada sejauh ini tidak menyebutkan detail terkait perhitungan batas waktu usia calon kepala daerah.

Ia lebih spesifik membahas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Alex K

Editor : Marcel Gual

Berita Terkait

Aktivis Buruh Nasional Sebut Melki Laka Lena Punya Kapasitas Mumpuni Bangun Provinsi NTT
Romo Magnis Suseno Sebut Ketiadaan Partai Kiri di Indonesia Bikin Rakyat Kecil Terpuruk!
Maju Jalur Independen Pilkada Matim 2024, Paket Merdu Lolos Verifikasi Administrasi 
Pilkada Manggarai Barat 2024: Tingkat Kesukaan Tinggi, Mario Pranda Tantang Bupati Edi Endi!
Melanesian Spearhead Group Apresiasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia
Advokat Iren Surya Resmi Gandeng Haji Ardi Sehami Maju di Pilkada Mabar 2024
Soroti Kegagalan Edi-Weng, Marsel Jeramun Ungkap Alasan Maju Pilkada Mabar 2024!
Survei Charta Politika: Elektabilitas Maksi Ngkeros Ungguli Hery Nabit dan Hery Ngabut Jelang Pilkada Manggarai 2024
Berita ini 34 kali dibaca
sewa bus jogja

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 20:18 WIB

Polres Mabar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Manggarai Barat Jelang HUT Bhayangkara ke-78

Senin, 24 Juni 2024 - 18:39 WIB

Pj Sekda Jatim Sebut Tren Suami Korban KDRT di Surabaya Meningkat

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:06 WIB

Menteri Perhubungan Dukung Rencana Pelayaran Kapal Pinisi untuk Wisata ke IKN

Minggu, 23 Juni 2024 - 19:56 WIB

Kunjungan Paus Fransiskus: Rute dan Rencana Ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura Tahun 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 - 15:51 WIB

Tim SAR Evakuasi 13 Wisatawan KM Hancur Karena Hobi 02 yang Terombang-ambing di Pulau Padar Labuan Bajo

Sabtu, 22 Juni 2024 - 12:29 WIB

Daftar Wisatawan Korban Kapal Pinisi KM Budi Utama Tenggelam di Labuan Bajo, 2 Wisatawan Spanyol Luka Ringan

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:52 WIB

Angkut 10 Wisatawan, Kapal Wisata KM Budi Utama Tenggelam di Labuan Bajo!

Sabtu, 22 Juni 2024 - 06:05 WIB

DPR RI Minta Pemerintah Angkat Tenaga Honorer K2 Jadi ASN Tanpa Tes

Berita Terbaru

Ilustrasi Interpol. Foto: Shutterstock

Hukum

Polri Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

Senin, 24 Jun 2024 - 18:53 WIB

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat melakukan tanya jawab dengan awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta. Foto: RRI

Hukum

KPK Periksa 3 Pegawai Kemensos Terkait Korupsi Bansos PKH

Senin, 24 Jun 2024 - 16:46 WIB

Masyarakat diimbau untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum 1 Juli 2024. Foto ilustrasi

Newsup

Kamu Harus Tahu, Ini 4 Manfaat Pemadanan NIK dan NPWP

Senin, 24 Jun 2024 - 16:05 WIB