DPR Sebut Sosialisasi 1 Juta Guru PPPK Belum Optimal

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ribuan Guru honorer K2 dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015). Dalam aksinya, mereka menuntut para guru honorer K2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ribuan Guru honorer K2 dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015). Dalam aksinya, mereka menuntut para guru honorer K2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (Panja PGTH-ASN) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkritisi pemerintah terkait sosialisasi kuota 1 juta guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kurang optimal.  Pasalnya, hingga saat ini baru setengah kuota yang terisi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramesti mengatakan, hingga batas waktu yang ditentukan kuota 1 juta yang disiapkan hanya terisi 532.120.

“Sampai batas waktu pengusulan, kuota yang disediakan 1 juta hanya terisi 523.120 dengan kondisi 27 daerah tidak mengajukan formasi guru PPPK. 8 di antaranya berasal dari Papua dan Papua Barat,” kata Agustina saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Panja PGTKH-ASN dan sejumlah rektor, Senin (24/5).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agustina menambahkan, 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota. Akibatnya, total kuota secara nasional baru terisi setengahnya.

Baca Juga:  Jajak Koalisi, Puan dan Cak Imin Kompak Sebut PDIP dan PKB Tak Bahas Persyaratan Gabung Koalisi

Selain itu, Panja PGTKH-ASN telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dari kunjungan itu terlihat penyebab belum terpenuhinya kuota guru PPPK adalah sosialisasi tidak optimal.

Kemudian, belum ada pemberitahuan tertulis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait anggaran untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta guru PPPK.

Panja menemukan bahwa program 1 juta guru PPPK hanya diumumkan secara lisan pada 23 November 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pemerintah kabupaten kota saat itu tidak mendapatkan surat resmi tertulis dari kementerian terkait,” jelas Agustina.

Agustina juga mencatat formasi 1 juta guru PPPK pada 2021 belum mencakup guru agama, guru olah raga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi.

Baca Juga:  Viral! Bawa Ayat Alquran, Pengurus Masjid Larang Jemaah Salat Pakai Masker

“Formasi guru tidak dapat dipisahkan dari tenaga kependidikan, maka formasi tenaga kependidikan juga harus ada,” tandasnya.

Agustina mendesak perpanjangan waktu atau pengunduran jadwal pengajuan formasi pendaftaran seleksi guru PPPK.

Selain itu, Komisi X berharap pemerintah melakukan afirmasi untuk guru honorer berusia 35 tahun ke atas dan guru yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun, serta keberpihakan pada guru honorer dengan masa pengabdian lebih banyak dan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Terkait sekolah swasta, Agustina meminta pemerintah memperhatikan faktor keadilan. Dalam RDP dengan Komisi X diperoleh informasi bahwa guru PPPK setelah diangkat maka harus mengajar di sekolah negeri. Hal tersebut otomatis menimbulkan kekurangan guru di sekolah swasta karena banyak guru yang mendaftar menjadi PPPK.

“Hak murid untuk diajar oleh guru-guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi baik di sekolah swasta tidak terpenuhi,” ujar Agustina.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada
Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa
HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye
Dulu Berjaya Kini Layu Menguning Terkena Penyakit, Jerit Petani Pisang di Manggarai Barat
Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT
Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi
Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras
Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:52 WIB

Musik Kencang Ganggu Warga, Warkop Dekat Polres Mabar di Labuan Bajo Ditegur Polisi

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:30 WIB

Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Bukan Kemungkinan Stop Penyaluran Bansos Beras

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:16 WIB

Kemenparekraf Gelar Rakornas Pemasaran Pariwisata di Pontianak, Dorong Sinergi dan Inovasi Menuju Target 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:56 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Kerja Sama Publisher dan Platform Media Sosial

Berita Terbaru