DPR Tolak Rencana Penarikan Iuran Pariwisata Kepada Penumpang Pesawat

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo menyatakan menolak rencana pemerintah untuk mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat. Menurut Sigit, penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Saya menolak rencana pemerintah menarik iuran pariwisata kepada penumpang pesawat. Selain membebani penumpang karena otomatis akan membuat tarif makin melambung, juga berpotensi melanggar UU,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/4).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan dalam Pasal 126 UU Penerbangan bahwa penetapan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi dihitung berdasar komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Adapun yang dimaksud biaya tuslah/tambahan (surcharge) dalam UU ini adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak.

Penulis : Ryan Putra Perdana

Editor : Marcel Gual

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya