Intervensi Pemerintah dalam Munas Partai Golkar Bukan Hal Baru

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politisi senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan intervensi pemerintah dalam pemilihan ketua umum Golkar bukan hal baru.

Ini menanggapi pernyataan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut ada tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 dan II Golkar untuk mendukung Airlangga Hartarto di
dalam Musyawarah Nasional ke-10 awal Desember 2019.

“Merespon soal itu saya tidak tahu-menahu. Tapi saya berangkat dari pengalaman selama ini, Golkar selalu saja dintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif,” kata Agun usai menggelar diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Walau demikian, Agun yang juga telah menyatakan maju dalam pencalonan ketua umum Golkar ini meyakini intervensi itu tak melibatkanPresiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:  Bappenas Klaim Pemindahan IKN ke Kalimantan untuk Pemerataan Ekonomi

“Tapi jangan salah intervensi yg dimaksud itu, bukan dari Presiden. Karena saya yakin Jokowi nggak akan melakukan itu. Nggak mungkin (Jokowi) kepilih jadi Presiden jika dengan cara-cara seperti itu,” ujarnya.

Tanpa mau menuding, Agun pun berharap agar menteri Jokowi tidak terlalu jauh mencampuri urusan Partai Golkar.

“Kalau emang betul-betul cinta demokrasi, betul-betul ingin selamat negeri ini, bangun parpol yg kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal menyebut, ada tiga menteri Presiden Jokowi yang menekan DPD I dan DPD II agar memilih Airlangga Hartarto di Munas. Hal tersebut berdasarkan pengakuan para DPD yang menghubunginya. 

“Jadi ada pembantu Presiden, saya gak mau sebut nama. Tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I dan DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga. Berpihak ke Airlangga,” kata Syamsul pada Rabu (27/11) malam.

Baca Juga:  Jokowi Ancam Tak Perpanjang Izin FPI, Golkar: Tunjukan Sikap Konsisten

Intervensi tiga menteri tersebut dikatakan Syamsul, tidak diketahui Presiden Jokowi. Apalagi sejak awal Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal partai warisan Orde Baru itu.

Sementara, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, pihaknya tak ikut campur dalam rumah tangga Golkar. Fadjroel dengan tegas membantah adanya tiga menteri Jokowi yang mengarahkan DPD I dan II Golkar untuk mendukung Airlangga.

“Tidak ada campur tangan dari Istana,” kata Fadjroel Rachman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Fadjroel menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu bersikap netral terhadap urusan parpol. Jokowi, kata dia, pun selalu menegaskan kenetralannya itu dalam setiap kesempatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Resmi Jadi Anak Buah Jokowi, AHY Tolak Halus Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Disinggung Koordinasi dengan PDIP, Jokowi Ngaku Tidak Ragu Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN
AHY Dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN, Ini Kata PDIP
SBY Restui AHY Bergabung ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN
AHY ‘Naik Kelas’, Resmi Jadi Menteri ATR/BPN di Sisa Masa Jabatan Jokowi
AHY Ketemu Prabowo sebelum Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN
Ganjar Desak Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Ace Golkar: Buktikan Dulu
Jokowi Beri Lampu Hijau Soal Isu Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY: Tunggu Besok!
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:43 WIB

Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:31 WIB

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Dukung Jurnalisme Berkualitas dan Industri Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB